Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menjawab pertanyaan wartawan di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2025). Foto: Alya Zahra/kumparan
Politikus PDIP Masinton Pasaribu menanggapi usulan Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon untuk menulis ulang sejarah Indonesia, dengan melibatkan lebih dari 100 sejarawan.
Menurutnya, penulisan ulang sejarah perlu diletakkan dalam aspek pelurusan sejarah. Misalnya, peristiwa Madiun 1948, yang melibatkan pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI), pembantaian G30S PKI pada tahun 1966, dan peristiwa Mangkuk Merah 1967.
"Jadi ya penulisan (ulang) sejarah tadi harus diletakkan dalam aspek pelurusan sejarah. Pelurusan sejarah itu juga bagian dari momentum kita untuk merekonsiliasi bangsa ini," kata Masinton kepada wartawan, di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (21/5).
"Karena ada banyak hal ya, dari mulai peristiwa 48, peristiwa 66, 67, dan beberapa peristiwa lainnya yang menurut kita itu harus kita letakkan dalam rangka sejarah yang benar tadi itu," sambung aktivis tahun 1998 tersebut.
Masinton mengatakan, saat ini sejarah yang sudah ditulis masih bersifat subjektif hingga muncul istilah bahwa sejarah hanya milik sang pemenang. Oleh karena itu, bingkai merah putih dibutuhkan dalam penulisan ulang sejarah.
"Ya penulisan ulang sejarah, karena sejarah itu selalu dia tendensi subjektifnya tinggi, maka ada geom sejarah dicatatkan oleh pemenang, kira-kira begitu. Nah penulisan ulang sejarah tadi itu harus diletakkan dalam kerangka pelurusan sejarah, meletakkan sejarah kita kembali dalam bingkai merah putih," jelas dia.
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan penulisan ulang sejarah Indonesia melibatkan lebih dari 100 orang sejarawan yang dipimpin oleh Guru Besar Ilmu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Susanto Zuhdi.
Penulisan ulang sejarah ini akan dilakukan secara bertahap, nantinya buku ini akan diterbitkan secara berjilid. Jilid pertama ditargetkan untuk diluncurkan pada Agustus 2025 nanti, bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia.
Adapun penulisan ulang sejarah akan merevisi narasi masa penjajah Belanda di Indonesia selama 350 tahun, penemuan terbaru pada masa prasejarah, dan sejarah pemerintah era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden RI ke-7 Jokowi.
