Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto di Kompleks Parlemen RI, Rabu (17/6/2026). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengaku telah mengusulkan agar rotasi pejabat Kementerian Keuangan ditunda. Hal itu lantaran sejumlah kandidat tidak melalui prosedur yang berlaku.
Perombakan itu dilakukan oleh eks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Kamis (10/9) saat dirinya masih menjabat. Kini, Purbaya telah terkena reshuffle.
Menurut Bimo, penundaan perombakan dilakukan karena ada sejumlah nama yang disebutnya "ajaib" diusulkan untuk menduduki jabatan di Kementerian Keuangan.
“Ada beberapa nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment dan talent management. Itu yang membuat saya dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Djaka Budi Utama) meminta untuk ditunda dulu, dibatalkan,” kata Bimo kepada wartawan di Jakarta, Rabu, seperti dikutip dari Antara.
Bimo menjelaskan, usulan itu mempertimbangkan keadilan bagi kandidat lainnya yang melalui proses pengangkatan jabatan sebagaimana yang telah ditetapkan.
Bagi kandidat yang tidak memenuhi syarat, Bimo mengusulkan agar pemindahan jabatan barunya dibatalkan.
“Yang nggak memenuhi syarat dibatalkan, yang lain-lain (yang sesuai prosedur) tetap,” ujarnya.
Bimo pun menyebut Menteri Keuangan Suahasil Nazara telah menyatakan komitmennya untuk membenahi reformasi birokrasi internal Kemenkeu dengan sebaik-baiknya.
“Pak Suahasil menegaskan komitmen untuk melaksanakan talent management dan reformasi birokrasi dengan sebaik-baiknya,” tutur dia.
Terpisah, Menkeu Suahasil mengatakan Kemenkeu masih membahas kelanjutan perombakan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Menkeu menyebut pembahasan dilakukan dengan melihat proses serta aktivitas yang telah berlangsung terkait penunjukan dan pelantikan pejabat di lingkungan Kemenkeu.
Suahasil menjelaskan penunjukan pejabat di lingkungan Kemenkeu memiliki sejumlah jenjang dan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit eselon I.
Menurut dia, mekanisme tersebut diperlukan karena terdapat posisi yang membutuhkan koordinasi lintas unit eselon I untuk memperkuat sinergi di lingkungan Kemenkeu.
Terkait kemungkinan pembatalan perombakan, Suahasil belum bisa memberikan kepastian.
Ia mengatakan pihaknya masih akan melihat kembali proses yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk pelantikan pejabat yang dilakukan secara langsung maupun hibrida.
"Kita nanti melihat dulu ya, apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Nah, ada yang waktu itu datang, sehingga ini nanti jadi kombinasi yang keseluruhan," pungkas Suahasil.
