CIREMAITODAY.COM, CIREBON — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Cirebon memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah se-Ciayumajakuning untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan.
Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD Semester I 2026 yang digelar di Cirebon, Selasa (15/9).
Kepala Perwakilan BI Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, menyampaikan forum tersebut menjadi ruang koordinasi untuk memperkuat pengendalian inflasi sekaligus mempercepat transformasi digital di daerah.
Menurut Wihujeng, pengendalian inflasi membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta pemangku kepentingan strategis.
BI Perkuat Strategi Pengendalian Inflasi
Dalam HLM tersebut, BI Cirebon bersama TPID membahas kondisi inflasi dan berbagai risiko yang dapat memengaruhi stabilitas harga.
Strategi pengendalian diarahkan pada empat aspek utama atau 4K. Aspek tersebut meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Wihujeng menjelaskan, empat aspek tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga. Langkah itu juga berkaitan dengan penguatan ketahanan pangan di wilayah Ciayumajakuning.
Pemerintah daerah se-Ciayumajakuning kemudian menandatangani komitmen bersama untuk memperkuat produksi pangan, kerja sama antardaerah, serta mitigasi risiko pasokan.
BI Dukung Penguatan Produksi Pangan
Selain koordinasi pengendalian inflasi, BI Cirebon memberikan dukungan terhadap sektor pertanian.
Dalam kegiatan tersebut, bantuan sarana dan prasarana diserahkan kepada kelompok tani di wilayah Ciayumajakuning.
Bantuan itu diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kapasitas kelompok tani. Penguatan sektor pertanian juga menjadi bagian dari strategi menjaga keberlanjutan pasokan pangan.
Wihujeng menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu bagian penting dalam menjaga resiliensi ekonomi kawasan.
BI Percepat Digitalisasi Transaksi Pemda
Agenda HLM juga membahas percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
KPw BI Cirebon mendorong penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Digitalisasi transaksi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan transaksi pemerintah.
Penerapan transaksi non-tunai juga diarahkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih modern.
Menurut Wihujeng, transformasi digital menjadi bagian dari penguatan ekonomi daerah. Karena itu, percepatan digitalisasi perlu berjalan seiring dengan agenda pengendalian inflasi dan ketahanan pangan.
Sinergi Jadi Kunci Ekonomi Ciayumajakuning
HLM TPID dan TP2DD Semester I 2026 mempertemukan kepala daerah se-Ciayumajakuning, perangkat daerah, BI, dan sejumlah pemangku kepentingan.
Forum tersebut mengusung tema “Memperkuat Resiliensi melalui Sinergi Pengendalian Inflasi dan Akselerasi Transformasi Digital untuk Ekonomi Ciayumajakuning yang Inklusif dan Berkualitas.”
Melalui forum ini, BI Cirebon bersama pemerintah daerah memperkuat komitmen menjaga stabilitas harga, meningkatkan ketahanan pangan, dan mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah.
Wihujeng menilai sinergi lintas daerah menjadi bagian penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Ciayumajakuning yang inklusif dan berkelanjutan.
The post BI Cirebon Integrasikan Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Daerah appeared first on Ciremai Today.
