Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026). Foto: YouTube/Sekretariat Presiden
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan ide pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza, Palestina, bukan untuk melucuti senjata Hamas. Meski saat ini rencana pengiriman pasukan tengah ditangguhkan (on hold) karena situasi antara Iran dan Israel-AS, Prabowo menjelaskan sejumlah hal mendasar terkait rencana pengiriman pasukan perdamaian tersebut.
Hal pertama adalah perjuangan Indonesia sejak dulu, yakni membela kemerdekaan Palestina.
"Saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina. Saya selalu katakan, dalam pembicaraan saya dengan tokoh-tokoh barat, kita akan ikut (Board of Peace/BoP) dan kita siap kirim pasukan perdamaian, asal saya bilang semua pihak setuju keterlibatan Indonesia," kata Prabowo dalam keterangan Badan Komunikasi Presiden (Bakom), dikutip Jumat (20/3).
Penegasan itu dikemukakan dalam acara Presiden Prabowo Menjawab yang digelar di kediamannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Acara berformat diskusi terbuka tersebut menghadirkan sejumlah pakar dan jurnalis senior dan tayang pada Kamis, 19 Maret 2026.
Persetujuan terpenting terkait pengiriman pasukan perdamaian Indonesia, lanjut Prabowo, adalah dari para tokoh Palestina. Dan kedua, persetujuan dari semua negara mayoritas muslim di BoP, yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir.
Prabowo juga menegaskan, syarat utama lain dari pengiriman pasukan perdamaian ini adalah persetujuan dari Hamas.
"Dan, saya juga mengatakan, de facto, Hamas harus menerima kita. Itu saya sampaikan. Karena we want to be a peacekeeping force," tegas Prabowo.
Penegasan tersebut sebagai sebuah pilihan yang memang diberikan untuk setiap anggota BoP. Prabowo menjelaskan, BoP memberikan kesempatan kepada setiap negara sesuai dengan batasan nasional (national caveats). Artinya, keberatan-keberatan nasional boleh dihormati.
Mengenai national caveats ini, Prabowo mencontohkan, setiap negara berhak ikut maupun tidak ikut terhadap agenda BoP. Dalam kaitan ini, Indonesia memilih untuk berkontribusi pada pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza.
Dan dalam pilihan ini, Prabowo menegaskan Indonesia tak akan berkonfrontasi dengan Hamas. "National caveats. Kita tegas, kita tidak mau terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas," ujarnya.
Indonesia juga menegaskan tidak mau terlibat dalam pengambilan atau pelucutan senjata Hamas.
"Kedua, kita tidak mau terlibat dalam mengambil senjata, deweaponization, dari Hamas. Kita tidak mau ikut. Yang kita mau adalah menjaga rakyat sipil dari serangan mana pun," tegas Presiden.
Namun, karena terjadi perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran, maka rencana pengiriman pasukan perdamaian itu ditangguhkan (on hold). Penangguhan tersebut juga dilakukan setelah melakukan sejumlah konsultasi dengan banyak pihak.
"Itu komitmen kita. Setelah terjadi perang begini, kita konsultasi, tapi de facto-nya adalah everything on hold. Ya, saya sudah umumkan," katanya.
Indonesia berencana mengirim hingga 8.000 personel TNI ke Gaza, Palestina, untuk misi perdamaian dan stabilisasi kemanusiaan. Pasukan ini dipersiapkan untuk bergabung dengan International Stabilization Force (ISF). Meskipun persiapan sudah dilakukan oleh TNI AD, pengiriman masih menunggu mandat resmi PBB dan situasi yang kondusif.
