Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku memerlukan alasan yang lebih kuat dari kepala daerah agar kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) bisa dikaji kembali.
Jika alasan dari pemerintah kuat dan rasional, Purbaya menyebut dia bisa membawa alasan tersebut ke Presiden Prabowo. Maka dari itu, saat ini dia mendorong para kepala daerah mempersiapkan argumentasinya.
"Supaya saya bisa angkat ini atau debat ke presiden untuk bilang 'pak daerah sudah bagus sekarang kita biarkan mereka membangun sesuai dengan kemampuan mereka, kita bantu awasi dari pusat'. Tapi tanpa track record let's say 2-3 bulan ke depan ada perbaikan, pasti kalau ngomong gitu saya yang digebuk duluan," kata Purbaya dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Menkeu di Gedung DPD RI, Jakarta Pusat pada Senin (3/10).
Terkait adanya kebijakan tersebut, Purbaya menduga hal ini memang disebabkan oleh belanja daerah yang belum cukup baik.
"Ini dugaan saya karena di daerah belanjanya belum cukup bagus. Kemarin datang ke saya ribut aja, uangnya masih banyak padahal, habisin aja duitnya padahal baru ribut ke saya. Baru saya lihat lagi, begitu saya lihat, oh duitnya masih banyak," ujarnya.
Dalam paparannya, TKD dalam APBN 2026 memang lebih rendah dari TKD dalam APBN 2025. Meski demikian, manfaat diterima masyarakat di daerah tetap dijaga.
Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Menkeu di Gedung DPD RI, Jakarta Pusat pada Senin (3/10/2025). Foto: Dok. Istimewa
Pada APBN 2026, TKD ada pada angka Rp 693 triliun, angka itu turun Rp 226,9 triliun dari TKD pada APBN 2025 sebesar Rp 919,9 triliun. Meski demikian, ia menilai sentralisasi anggaran bukanlah hal yang baik dari segi ekonomi.
"Tapi sentralisasi itu balik, sentralisasi bukan hal yang baik secara ekonomi, kan kita sudah melewati reformasi kan masa kita mengulang lagi. Tapi ini alasan pemimpin kita di atas, bukan saya ya, cukup kuat cukup kuat. Jadi tanpa perbaikan enggak bisa kita jalankan terus," ujar Purbaya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian telah menyampaikan sejumlah langkah bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam menghadapi perubahan alokasi anggaran TKD.
Tito menegaskan, Pemda tidak perlu serta-merta menganggap penurunan anggaran sebagai kekurangan, karena pola lama tidak bisa lagi diterapkan dalam kondisi baru.
Dia mendorong Pemda untuk mengalihkan belanja ke program yang lebih berdampak bagi masyarakat. Tito menilai, keluhan soal anggaran yang dianggap kurang sering kali muncul karena struktur belanja belum dicermati dengan saksama.
