Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) dan Mendagri Tito Karnavian (kanan) usai rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap masih adanya praktik jual-beli jabatan dan penyimpangan kekuasaan di daerah. Hal itu disampaikan dalam rapat pengendalian inflasi 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10).
Purbaya menilai reformasi tata kelola pemerintahan daerah belum benar-benar tuntas. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tiga tahun terakhir, berbagai kasus korupsi di daerah masih bermunculan.
"Suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya, reformasi tata kelola ini belum selesai," kata Purbaya.
Purbaya memaparkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024. Dalam survei tersebut, skor integritas nasional baru mencapai 71,53 atau masih di bawah target 74.
Adapun rata-rata skor integritas pemerintah provinsi hanya 67, sementara kabupaten 69. Artinya, sebagian besar daerah masih berada di zona rentan.
Purbaya menyebut KPK menyoroti beberapa sumber utama penyimpangan, seperti jual-beli jabatan, gratifikasi, hingga intervensi dalam proses pengadaan. Jika hal ini tak segera dibenahi, ia khawatir pembangunan daerah akan tersendat dan anggaran makin rawan bocor.
Ia meminta para kepala daerah melakukan perbaikan tata kelola dalam dua kuartal ke depan agar bisa dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto. Perbaikan tersebut, kata Purbaya, juga menjadi syarat agar anggaran transfer ke daerah (TKD) bisa dinaikkan.
"Coba tolong perbaiki dua kuartal ke depan deh. Jadi saya bisa ngomong ke atas (Presiden Prabowo). Kalau enggak, saya dimarahin juga. Buat saya yang paling penting adalah ekonominya bergerak dan merata, bukan hanya di pusat," tegasnya.
"Mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah semakin kuat dan masyarakat semakin sejahtera," sambung Menkeu.
Ia menegaskan percepatan dan ketepatan penggunaan anggaran bisa memperkuat kepercayaan publik serta mendorong investasi, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
"Saya percaya dengan kerja, disiplin, dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun nasional," kata dia.
