Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi tantangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang meminta pemerintah pusat membuka data daerah mana saja yang disebut menyimpan dana mengendap di bank.
Purbaya menegaskan, data dana pemerintah daerah (Pemda) yang disebut mengendap bukan berasal dari Kementerian Keuangan, melainkan dari laporan sistem keuangan Bank Indonesia (BI).
"Tanya aja ke Bank Sentral. Itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya itu ngibulin dia," kata Purbaya kepada wartawan di kantornya, Selasa (21/10).
Menurutnya, data yang digunakan pemerintah pusat berasal dari laporan perbankan yang dikompilasi secara nasional. Ia bahkan menyebut angkanya mirip dengan data yang dimiliki Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
"Itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin. Kan pagi Pak Tito jelaskan data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok," jelasnya.
Purbaya juga menilai Dedi hanya memahami data di lingkup Jawa Barat, bukan keseluruhan daerah.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Ketenagakerjaan di Gedung Sigrong Bale Sri Baduga, Kabupaten Purwakarta, Selasa (14/10/2025). Foto: Pemprov Jawa Barat
"Jadi Pak Dedi tahu semua bank? Dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya enggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya enggak tau dari mana datanya," ujarnya.
Purbaya menegaskan informasi dana pemda itu berasal dari sistem monitoring BI yang rutin menerima laporan dari perbankan. Dalam sistem itu, setiap simpanan pemerintah diberi tanda khusus sesuai jenis dan kepemilikannya.
"Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Dan di situ ada flag, ada contreng kan ini data, ini punya pemerintah, jenisnya apa, deposito, giro, dan lain-lain," kata dia.
Kementerian Keuangan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa langsung dana milik pemerintah daerah tertentu. "Nggak, saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau mau dia periksa, periksa aja sendiri," ujarnya.
Purbaya menegaskan dirinya tidak akan menanggapi lebih jauh desakan Dedi. "Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja," tegasnya.
Menanggapi perbedaan data Rp 18 triliun antara catatan Kemendagri dan BI, Purbaya mengatakan hal itu bisa saja disebabkan oleh perbedaan sumber pencatatan. Data BI per 30 September mencatat total dana Pemda di perbankan mencapai Rp 233,97 triliun, terdiri dari Rp 178,14 triliun dalam giro, Rp 48,40 triliun dalam simpanan berjangka, dan Rp 7,43 triliun di tabungan. Namun, data Kemendagri yang bersumber dari laporan 546 pemerintah daerah menunjukkan angka berbeda. Hingga 17 Oktober, dana kas daerah hanya tercatat Rp 215 triliun.
"Bukan saya yang periksa, Pak Tito yang periksa. Kalau di catatan perbankan seperti itu, kan dilaporkan oleh perbankan seperti itu," katanya.
Menurutnya, data perbankan dilaporkan ke BI secara rutin dan bisa diakses setiap saat. "Kalau kita bisa dapat akses data Bank Sentral, setiap saat bisa lihat kok," imbuhnya.
Purbaya menduga selisih Rp 18 triliun itu muncul akibat kekeliruan pencatatan di tingkat daerah. "Kan nggak semuanya betul. Ada yang mungkin lupa, mungkin ini, mungkin," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi pernyataan Menteri Keuangan yang menyebut dana pemerintah daerah menumpuk di bank hingga Rp 234 triliun. Dedi meminta pemerintah pusat mengumumkan daerah-daerah mana yang penyerapan anggarannya kurang optimal agar publik tidak salah menilai.
"Kita mengetahui bahwa daerah itu terdiri dari kabupaten, kota, dan provinsi. Di antara kabupaten, kota, dan provinsi yang jumlahnya sangat banyak ini, pasti ada yang bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik," ujar Dedi.
Menurutnya, transparansi perlu dilakukan agar tidak menimbulkan opini bahwa semua daerah sama-sama lemah dalam mengelola keuangannya.
"Nah tentunya ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik secara terbuka, sehingga tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan," ujarnya.
Dedi menilai langkah itu penting untuk menghormati daerah-daerah yang bekerja dengan baik.
"Untuk itu, dugaan tentang Rp 200 triliun dana yang masih tersimpan di daerah-daerah dan belum terbelanjakan dengan baik, sebaiknya daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif, umumkan saja daerah-daerah mana saja yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik," kata Dedi.
"Nah hal ini sangat penting untuk apa? Untuk menghormati daerah-daerah yang bekerja dengan baik," ujarnya menegaskan.
