Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi atau KDM, mendatangi kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (22/10/2025). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa kas daerah Jabar, berdasarkan data yang dipegangnya, adalah Rp 2,6 triliun bukan Rp 4,1 triliun seperti yang disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Adapun nilai Rp 4,1 triliun diketahui dalam paparan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat rapat pengendalian inflasi dengan Purbaya pada Senin (20/10).
"Data BI itu 15 Oktober. Di tanggal 15 Oktober itu dana kita Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 (triliun)," ujar Dedi saat ditemui wartawan di kantor Kemendagri, Rabu (22/10).
"Itu pun bukan uang simpanan, memang uang kas yang tersedia di kas daerah, kas daerahnya ada di (Bank) BJB, dan kita tidak punya uang yang tersimpan di bank lain," kata Dedi.
Meski begitu, Dedi menyebut bahwa ia akan menanyakan ke BI atas kebenaran ucapan Purbaya itu ihwal kas Jabar adalah Rp 4,1 triliun.
"(Setelah dari Kemendagri) ke BI, kita harus menanyakan, kalau saya berharap benar Rp 4,1 triliun. Kalau benar kan saya dapat tambahan lagi tuh uang lebih, kan, tapi konsekuensinya seluruh pejabat keuangan daerah akan saya berhentikan karena dia bohong sama saya," ujar Dedi.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau KDM, mendatangi Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (22/10/2025). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan
Dedi menuturkan bahwa setiap hari pemerintah provinsi termasuk Jabar melaporkan keuangannya ke Kemendagri, maka itu Dedi mempertanyakan data BI khususnya soal Rp 4,1 triliun dana mengendap.
"Kalau misalnya sebelum saya menjabat ada uang yang disimpan (seperti itu), ya alhamdulillah, tapi konsekuensinya, pejabat yang mengelola keuangan daerah akan saya berhentikan," kata gubernur yang akrab disapa KDM itu.
Kendati polemik Rp 2,6 triliun dengan Rp 4,1 triliun itu ramai, tapi kedatangan KDM ke Kemendagri adalah terkait penghematan anggaran karena adanya pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD).
KDM menjelaskan bahwa di Jabar, belanja modal untuk kepentingan pembangunan naik hampir 1.000 persen dibandingkan tahun lalu (sebelum KDM menjabat).
"Padahal besaran anggarannya mengalami penurunan. Tahun lalu Rp 37 triliun, sekarang hanya Rp 31 triliun. Contoh, alokasi jalan dulu Rp 400 (miliar) sekarang menyentuh Rp 3,5 sampai Rp 4 (triliun), nah ini kita sampaikan strategi, kita laporkan ke Pak Mendagri," kata KDM.
