Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan telah menerima ribuan laporan masyarakat melalui kanal pengaduan bertajuk 'Lapor Pak Purbaya' yang dibuka baru dua hari lalu.
Dari total 15.933 pesan WhatsApp yang masuk, sebanyak 13.285 laporan tengah diverifikasi, sementara 2.459 pesan berisi ucapan selamat dan dukungan.
Salah satu laporan yang menarik perhatian Purbaya datang dari seorang warga yang melaporkan pegawai Bea Cukai sering nongkrong di Starbucks dengan mengenakan seragam dinas lengkap.
Sejumlah pegawai Bea Cukai disebutkan kerap terlihat meeting dan berbicara keras soal bisnis dan aset pribadi, termasuk urusan jual beli mobil.
"Setiap hari saya melihat petugas Bea Cukai nongkrong di Starbucks lengkap dengan laptop dan mereka meeting dengan banyak orang lain sesama petugas Bea Cukai," kata Purbaya membacakan salah satu laporan yang masuk, dalam diskusi dengan awak media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (17/10).
"Dan sepertinya aparat lain berbaju preman, bebas seharian orang-orang ini di Starbucks setiap hari dan yang dibicarakan selalu tentang bisnis," kata Purbaya melanjutkan membaca aduan masyarakat itu.
"Saya wiraswasta, risih lihat bergerombol, ngobrol keras-keras seharian setiap hari dengan baju dinas Bea Cukai," lanjutnya.
Ancam Pecat
Ilustrasi Bea Cukai. Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP
Menanggapi laporan itu, Purbaya menegur keras jajaran Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dia menegaskan tak segan memberi sanksi berat kepada pegawai yang melanggar aturan.
Menurut dia, laporan masyarakat semacam ini menunjukkan bahwa masih ada pegawai di lapangan yang tak peduli terhadap upaya pembenahan birokrasi.
"Hari Senin ke depan kalau ada yang ketemu begini lagi, saya akan pecat. Walaupun katanya pecat pegawai negeri susah, saya akan persulit hidupnya," katanya.
Menurut dia, laporan masyarakat semacam ini menunjukkan bahwa masih ada pegawai di lapangan yang tak peduli terhadap upaya pembenahan birokrasi.
Selain kasus Starbucks, Purbaya juga menyoroti laporan lain, seperti penjualan pita cukai rokok ilegal di Madura, tindak premanisme oknum pegawai pajak di Tigaraksa hingga pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Karimun Kepulauan Riau yang mengabaikan distributor besar.
Dia mengaku telah membentuk tim khusus yang beranggotakan pejabat berpengalaman dari Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak untuk menindaklanjuti laporan-laporan tersebut.
"Mereka tahu siapa saja cukong-cukongnya. Saya minta di-list per daerah. Kalau ada kaitannya dengan oknum, kita proses. Katanya banyak backing, tapi ya backing-nya paling orang Bea Cukai juga. Kita bereskan," ujarnya.
Purbaya memastikan laporan publik akan terus dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola dan budaya kerja di Kementerian Keuangan.
"Ini semua masukan sangat berguna buat kita, dan kita akan follow up nggak main-main. Saya harap dengan begitu governance culture-nya bisa berubah," tutupnya.
