TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menilai tindakan GOWA melaporkan pelanggaran E-KTP terlambat. "Sebelum tender proyek dijalankan kami malah sudah meminta KPK untuk mengawasi pelaksanaan tender," ujar Gamawan di sela-sela buka bersama di Restoran Kembang Gula, Sentral Plaza, Selasa 23 Agustus 2011.
Gamawan bahkan mempersilahkan lembaga mana saja untuk terus mengawasi pelaksanaan E-KTP. "Gak apa-apa, bongkar saja semua kalau memang ada kecurangan," tegasnya.
Menurut Gamawan sejak diputuskan pelaksanaan E-KTP mulai dari proses tender sudah tiga kali Kemendagri melayangkan surat pada KPK. "Ini bukti kita sangat ingin proses ini berjalan clean dan clear."
Gamawan juga membantah temuan GOWA tentang temuan spek alat E-KTP yang dinilai tidak sesuai tender. "Itu tidak mungkin, proyek ini kan diawasi 16 lembaga dan semua pintar-pintar, tidak mungkin dibohongi."
Selama proses tender bahkan Gamawan menyebutkan melayangkan surat ke kejaksaan dan kepolisian. "Saya juga minta audit BPKP dan mereka menyatakan pelaksanaannya sudah efisien."
Menurut Gamawan semua proses sudah dijalankan dengan benar dan oleh lembaga terkait. Sedangkan dia hanya terlibat pada proses persetujuan dengan membubuhkan tandatangan pada pemegang tender.
Sejak awal proses Mendagri juga sudah melibatkan KPK dan ICW untuk mengawasi pelaksanaan proses tender E-KTP.
Sebelumnya, siang tadi lembaga swadaya masyarakat Government Watch (Gowa) melaporkan proyek tender kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam proyek tersebut diduga terjadi sejumlah manipulasi.
Gowa menilai proyek senilai Rp 6,3 triliun itu merugikan negara hingga triliunan rupiah. »Kita temukan kerugian negara yang amat besar, lebih dari Rp 1 triliun," ungkap Direktur Eksekutif Gowa, Andi W. Syahputra, kepada wartawan di Gedung KPK.
IRA GUSLINA
