CIREMAITODAY.COM, BANDUNG – Perekonomian Jawa Barat menunjukkan pertumbuhan pada triwulan II 2026. Ekonomi Jabar tumbuh 5,73 persen secara tahunan atau year on year (yoy), sementara kinerja APBN regional hingga Agustus mencatat surplus Rp17,25 triliun.
Data tersebut disampaikan Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Barat II Eko Radnadi Susetio dalam paparan perkembangan perekonomian dan APBN Jawa Barat hingga 31 Agustus 2026.
Surplus APBN Regional Jawa Barat berasal dari pendapatan negara sebesar Rp95,12 triliun. Nilai tersebut mencapai 50,46 persen dari target. Sementara itu, belanja negara terealisasi Rp77,88 triliun atau 69 persen dari pagu Rp112,86 triliun.
Pendapatan negara hingga akhir Agustus 2026 tumbuh 5,17 persen. Penerimaan perpajakan menjadi salah satu penopang dengan realisasi Rp89,97 triliun atau tumbuh 5,54 persen secara tahunan.
Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak mencapai Rp70,58 triliun dan tumbuh 7,62 persen. Sementara sektor Kepabeanan dan Cukai menyumbang Rp19,39 triliun, tetapi mengalami kontraksi 1,36 persen secara tahunan.
Penerimaan Pajak Jabar II Tumbuh
Khusus Kanwil DJP Jawa Barat II, penerimaan pajak hingga Agustus 2026 mencapai Rp29,79 triliun. Angka tersebut tumbuh 0,56 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Realisasi tersebut berasal dari target APBN sebesar Rp53,27 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas sebesar Rp12,77 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp17,15 triliun.
Jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi, sejumlah lapangan usaha mencatat pertumbuhan penerimaan pajak secara neto. Sektor real estate tumbuh 22,54 persen, aktivitas profesional 22,38 persen, perdagangan 20,28 persen, serta keuangan dan asuransi 17,83 persen.
Sektor transportasi dan pergudangan juga tumbuh 1,86 persen.
Pertumbuhan sektor keuangan dan asuransi antara lain dipengaruhi akselerasi layanan keuangan digital serta peningkatan penyaluran kredit. Sementara sektor perdagangan dipengaruhi peningkatan pembayaran PPN dalam negeri dan PPh Pasal 21 seiring aktivitas perdagangan dan penyerapan tenaga kerja.
Meski beberapa sektor mencatat pertumbuhan tinggi, industri pengolahan masih menjadi penyumbang penerimaan pajak terbesar. Sektor tersebut menyumbang Rp33,27 triliun atau 47,25 persen dari total penerimaan pajak di Jawa Barat.
Belanja Negara Terealisasi Rp77,88 Triliun
Dari sisi belanja, realisasi APBN di Jawa Barat hingga Agustus mencapai Rp77,88 triliun atau 69 persen dari pagu 2026. Secara tahunan, realisasi tersebut mengalami kontraksi 0,86 persen.
Kontraksi terutama dipengaruhi penurunan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 13,36 persen. Sebaliknya, belanja kementerian/lembaga (K/L) tumbuh 28,25 persen dengan realisasi Rp30,26 triliun.
Belanja modal mencatat pertumbuhan paling tinggi. Realisasinya mencapai Rp3,67 triliun atau tumbuh 101,36 persen dibandingkan Agustus 2025.
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp47,61 triliun atau 77,01 persen dari pagu. Nilainya mengalami kontraksi 13,36 persen secara tahunan.
Penyaluran TKD mencapai Rp45,86 triliun atau 76,56 persen dari pagu. Sementara Dana Desa terealisasi Rp1,75 triliun atau 91,40 persen dari pagu.
KUR Tembus Rp26,65 Triliun
Dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha juga terus berjalan. Hingga Agustus 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Barat mencapai Rp26,65 triliun kepada 409,95 ribu debitur.
Nilai tersebut berkontribusi 11,18 persen terhadap penyaluran KUR secara nasional. Sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penerima terbesar dengan nilai Rp10,31 triliun.
Selain KUR, penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp1,55 triliun kepada 267,97 ribu debitur.
Pemerintah juga mencatat sejumlah realisasi program prioritas. Program ketahanan pangan menghasilkan produksi beras 3.940.769 ton dengan realisasi anggaran Rp4,7 triliun dari pagu Rp10,33 triliun.
Program ketahanan energi terealisasi Rp8,7 triliun dan menjangkau 44,54 juta penerima. Sementara program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mencatat 1,87 juta transaksi dengan nilai Rp15,9 miliar di 5.957 desa/kelurahan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga berjalan di 27 kabupaten/kota. Program tersebut menjangkau 14,68 juta penerima manfaat melalui 6.794 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selain itu, penyaluran FLPP mencapai Rp4,11 triliun dan menghasilkan 32.649 unit rumah dengan melibatkan 2.105 pengembang.
Program Sekolah Rakyat berjalan di 16 kabupaten/kota dengan 102 rombongan belajar pada 22 sekolah rakyat dan mencakup 2.520 siswa.
Inflasi Jabar 3,13 Persen
Dari sisi makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan II 2026 tercatat 2,25 persen secara kuartalan dan 5,73 persen secara tahunan.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tercatat Rp486,11 triliun. Sementara PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp833,95 triliun.
Industri pengolahan masih menjadi kontributor terbesar terhadap perekonomian Jawa Barat. Pola pertumbuhan ekonomi Jabar juga disebut memiliki kecenderungan yang serupa dengan perekonomian nasional.
Pada Agustus 2026, tingkat inflasi Jawa Barat mencapai 3,13 persen secara tahunan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 112,20.
Kota Bandung mencatat inflasi tertinggi sebesar 3,27 persen. Sementara Kota Sukabumi menjadi daerah dengan inflasi terendah, yakni 2,77 persen.
Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi antara lain emas perhiasan 0,62 persen, bensin 0,31 persen, daging ayam ras 0,25 persen, minyak goreng 0,15 persen, dan beras 0,13 persen.
Sebaliknya, bawang merah dan telur ayam ras masing-masing memberikan andil deflasi 0,12 persen. Tomat memberikan andil deflasi 0,06 persen.
Kemiskinan Jabar 6,54 Persen
Sejumlah indikator sosial juga menunjukkan kondisi masyarakat Jawa Barat pada 2026.
Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat pada Agustus 2026 naik 0,27 persen menjadi 119,36. Kenaikan tersebut dipengaruhi peningkatan indeks harga yang diterima petani sebesar 0,41 persen, lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks yang dibayar petani sebesar 0,14 persen.
Sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) turun 0,07 persen menjadi 118,56.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat pada 2025 tercatat 75,90. Angka tersebut sama dengan IPM nasional.
Pada Mei 2026, jumlah angkatan kerja Jawa Barat mencapai 27,10 juta orang dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 68,46 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat 6,61 persen.
Sementara itu, persentase penduduk miskin Jawa Barat pada Maret 2026 mencapai 6,54 persen atau sekitar 3,44 juta jiwa.
Gini Ratio Jawa Barat tercatat 0,413. Angka tersebut menjadi salah satu indikator tingkat ketimpangan pendapatan di Jawa Barat.
Di tengah kondisi ekonomi global yang masih menghadapi ketidakpastian, kinerja ekonomi Jawa Barat hingga Agustus 2026 ditopang pertumbuhan ekonomi, aktivitas domestik, pengendalian inflasi, serta berbagai program fiskal pemerintah.
Pemerintah juga masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama kontraksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta penyerapan anggaran yang perlu terus dipantau hingga akhir tahun.
The post Ekonomi Jabar Tumbuh 5,73 Persen, Penerimaan Pajak Capai Rp70,58 T hingga Agustus appeared first on Ciremai Today.
