CIREMAITODAY.COM, KUNINGAN – Aspirasi masyarakat tidak cukup hanya dicatat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Di tengah keterbatasan fiskal daerah, setiap usulan pembangunan membutuhkan pengawalan politik agar tidak berhenti sebagai daftar kebutuhan, tetapi benar-benar memiliki peluang diterjemahkan menjadi program dan dukungan anggaran.
Hal itu menjadi salah satu poin yang mengemuka saat Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Golkar, H Dudy Pamuji melakukan kunjungan ke Desa Kertawirama, Kecamatan Nusaherang, Kuningan.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan, terutama peningkatan infrastruktur jalan dan sarana pendukung lainnya. Persoalan tersebut dinilai tidak seluruhnya dapat diselesaikan melalui kapasitas anggaran desa maupun kabupaten, sehingga membutuhkan intervensi lintas pemerintahan, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dudy mengatakan, dalam konteks pembangunan daerah, aspirasi masyarakat harus ditempatkan dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran yang jelas. Sebab, masuknya sebuah kebutuhan ke ruang aspirasi belum otomatis membuatnya memperoleh alokasi anggaran.
“Pendapatan disampaikan kepada dewan dan kemudian dirumuskan menjadi APBD. Di situ saya kawal anggaran untuk Kuningan. Tetapi usulan dari desa harus diinput terlebih dahulu melalui SIPD Provinsi,”katanya, Sabtu (26/9).
Menurutnya, proses tersebut menunjukkan bahwa politik pembangunan memiliki jalur yang panjang. Aspirasi masyarakat idealnya dimulai dari tingkat desa melalui Musrenbang Desa, kemudian masuk ke RKPD Kabupaten sebelum dibawa ke tahapan perencanaan pembangunan di tingkat provinsi.
Karena itu, ia mengingatkan pemerintah desa dan masyarakat agar tidak berhenti pada penyampaian aspirasi. Setiap kebutuhan prioritas harus dipastikan masuk ke dalam sistem perencanaan pemerintah sehingga memiliki pijakan ketika pembahasan anggaran dilakukan.
“Jadi bukan hanya menyampaikan aspirasi. Harus dipastikan usulannya masuk dalam sistem perencanaan. Karena itu menjadi pintu awal untuk kemudian diperjuangkan dalam pengalokasian anggaran,” ujarnya.
Dudy menjelaskan, masuknya sebuah program ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga belum berarti anggaran otomatis tersedia. Masih terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui, mulai dari verifikasi, pembahasan, penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah hingga pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Provinsi Jawa Barat.
Di titik inilah, menurut Dudy, proses politik anggaran memainkan peranan penting. Jika ada kebutuhan perbaikan jalan di Desa Kertawirama, usulan tersebut harus dikawal secara konsisten agar tetap menjadi prioritas ketika memasuki tahapan pembahasan anggaran.
Sebab, dinamika pembahasan APBD memungkinkan adanya perubahan program maupun alokasi anggaran. “Kalau misalnya Kertawirama membutuhkan perbaikan jalan, usulannya harus terus dikawal. Jangan sampai sudah masuk perencanaan, tetapi kemudian kehilangan prioritas ketika masuk dalam pembahasan anggaran,” tuturnya.
Dudy menegaskan, peran anggota DPRD bukan sekadar menerima aspirasi masyarakat, tetapi juga memastikan kebutuhan tersebut memiliki jalur untuk diperjuangkan dalam proses kebijakan dan penganggaran.
Selain melalui program pembangunan yang masuk dalam APBD Provinsi Jawa Barat, Dudy juga menyebut peluang dukungan pembangunan desa melalui skema bantuan keuangan desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Skema ini dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pembangunan di tingkat desa, terutama bagi kebutuhan yang membutuhkan dukungan pembiayaan lebih besar.
Dengan demikian, ruang politik anggaran tidak semata-mata berbicara mengenai besaran dana yang tersedia. Lebih jauh, proses tersebut menyangkut bagaimana kebutuhan masyarakat diterjemahkan menjadi prioritas pembangunan, masuk dalam sistem perencanaan, kemudian dikawal hingga menjadi keputusan anggaran.(dri)
The post Dudy Soroti Politik Anggaran: Aspirasi Desa Harus Diperjuangkan appeared first on Ciremai Today.
