CIREMAITODAY.COM, KUNINGAN–Keterbatasan Dana Desa dan minimnya Pendapatan Asli Desa (PAD) membuat Pemerintah Desa Nusaherang, Kecamatan Nusaherang, Kuningan, harus lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan. Sejumlah kebutuhan infrastruktur yang dinilai mendesak pun hingga kini belum seluruhnya dapat direalisasikan.
Persoalan tersebut mencuat saat Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Golkar, H Dudy Pamuji melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Nusaherang, Senin (7/9). Pertemuan itu sekaligus menjadi ruang bagi pemerintah desa untuk menyampaikan berbagai persoalan dan aspirasi masyarakat, yang membutuhkan dukungan lintas pemerintahan.
Pihak Pemerintah Desa Nusaherang menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Kehadiran wakil rakyat menjadi momentum penting untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan, yang selama ini belum mampu dituntaskan melalui kemampuan anggaran desa.
Pemdes mengakui, pengelolaan pemerintahan desa di tengah kondisi fiskal yang semakin terbatas bukan perkara mudah. Di satu sisi, kebutuhan pembangunan terus bermunculan, sementara di sisi lain kemampuan pembiayaan desa relatif terbatas karena Dana Desa tidak lagi cukup untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan.
Karena itu, Pemdes Nusaherang berharap keberadaan wakil rakyat di tingkat provinsi dapat menjadi jembatan untuk membuka peluang intervensi program pembangunan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Harapan tersebut tidak semata berkaitan dengan pembangunan jalan. Pemdes juga menitipkan aspirasi mengenai pembangunan sektor pertanian, khususnya kebutuhan irigasi yang telah masuk dalam perencanaan desa selama beberapa tahun namun belum kunjung terealisasi.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Dudy Pamuji menegaskan bahwa kunjungan ke desa bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari fungsi pengawasan sekaligus upaya menyerap langsung persoalan masyarakat di lapangan.
Dudy mengatakan, setiap aspirasi yang diterima dari masyarakat akan menjadi bahan untuk diperjuangkan melalui kewenangan yang dimiliki DPRD Jawa Barat. Namun, ia mengingatkan bahwa realisasi sebuah program tetap bergantung pada mekanisme, kewenangan dan keputusan pemerintah di tingkat atas.
“Kita menerima aspirasi warga. Tetapi keputusan memang ada di atas. Namun, apa yang kita bawa dari masyarakat ini tetap kita perjuangkan,”ujarnya.
Menurut Dudy, keterbatasan anggaran desa membuat sinergi antara pemerintah desa, kabupaten dan provinsi menjadi semakin penting. Aspirasi pembangunan tidak boleh berhenti hanya pada forum pertemuan, tetapi harus dikawal agar dapat masuk dalam skema program yang memungkinkan untuk direalisasikan.
Ia pun menilai, permasalahan seperti infrastruktur jalan dan irigasi memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kebutuhan tersebut perlu dikomunikasikan secara berjenjang agar dapat disesuaikan dengan program dan kemampuan anggaran pemerintah provinsi.
“Kita akan melihat mana yang menjadi kewenangan provinsi dan mana yang menjadi kewenangan kabupaten maupun desa. Yang menjadi bagian dari kewenangan kita tentu akan kita perjuangkan sesuai dengan mekanisme yang ada,” katanya.
Bagi Pemerintah Desa Nusaherang, aspirasi mengenai jalan dan irigasi bukan sekadar daftar usulan pembangunan. Di baliknya terdapat kebutuhan untuk memastikan konektivitas warga dan keberlangsungan sektor pertanian tetap berjalan.(dri)
The post Dana Desa Terbatas, Pemdes Nusaherang Titip Aspirasi Pembangunan ke DPRD Jabar appeared first on Ciremai Today.
