Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau dokumen barang impor didampingi Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama (kiri) saat meninjau Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (6/6/2026). Foto: Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan seluruh transaksi yang dilakukan di wilayah Indonesia wajib menggunakan mata uang rupiah.
Hal ini ia sampaikan saat melakukan penyidakan ke Pelabuhan Tanjung Priok, Sabtu (6/6), usai menerima keluhan dari sejumlah pelaku usaha terkait dugaan penggunaan dolar AS dalam transaksi tertentu di kawasan pelabuhan.
“Saya cek dulu. Nanti kalau aturannya emang rupiah, dia maksa pakai dolar, laporin ke saya, nanti saya hajar dia,” ucap Purbaya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
Menurutnya, praktik tersebut berpotensi menjadi bentuk penyimpangan karena secara aturan transaksi di dalam negeri harus menggunakan rupiah.
“Alat transaksi yang dilakuin adalah rupiah memang. Jadi kalau ada dolar, kita punya penyewelengan. Kasih tahu kami, kami akan tindak,” tutur Purbaya.
Meski demikian, ia mengakui terdapat sejumlah komponen biaya yang berkaitan dengan perusahaan pelayaran internasional yang umumnya menggunakan denominasi dolar AS, seperti biaya Container Adjustment Charge (CAC) dan komponen biaya lainnya. Namun, biaya tersebut pada akhirnya tetap dikonversi ke dalam rupiah ketika diterapkan di Indonesia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) didampingi Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama (kedua kanan) saat meninjau Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (6/6/2026). Foto: Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO
“Janganlah (pakai dolar AS). Cinta rupiah. Kita cinta rupiah semua,” ujar Purbaya.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya mengungkap adanya penumpukan sekitar 3.100 kontainer di kawasan pelabuhan yang mulai menimbulkan keluhan dari pelaku usaha.
“Terjadi penumpukan di bangunan itu berkaitan dengan kontainer sebanyak 3.100. Sebagian besar sudah mengeluh ada gangguan supply barang bahan baku dan sudah menaikkan dwelling time. Jadi saya lihat ke sini, semuanya sudah diinstruksikan untuk perbaikan secepatnya sih, sudah turun dari katanya dari 3.000 ke 2.500,” kata Purbaya.
Purbaya menyatakan, penumpukan tersebut terutama disebabkan meningkatnya volume barang yang masuk sehingga proses pelayanan menjadi lebih lambat.
“Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel (Bea Cukai) lagi, jadi mereka harus kerja 24 jam sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula, sekitar 500 yang ada di sini,” lanjut Purbaya.
Selain itu, ia menemukan adanya barang impor yang sebenarnya telah menyelesaikan seluruh proses administrasi tetapi tidak segera diambil oleh importir dan dibiarkan menumpuk di pelabuhan selama berbulan-bulan. Menurutnya, kondisi tersebut kemungkinan terjadi karena biaya penyimpanan di pelabuhan masih lebih murah dibandingkan menyewa gudang di luar kawasan pelabuhan.
