Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani di Kantor Perum Bulog, Senin (13/4/2026). Foto: Widya/kumparan
Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, buka suara soal kelangkaan MinyaKita di pasaran. Dia mengaku sudah melaporkan hal tersebut ke Menteri Pertanian untuk mengatasi hal tersebut.
"Kemarin kami juga sudah lapor ke Pak Mentan untuk mengatasi MinyaKita yang kosong tersebut. Terus terang kami sudah mengajukan ke Menteri Perdagangan untuk penambahan kuota. Penambahan kuota," kata Ahmad Rizal dalam konferensi pers di kantor Bulog, Jakarta, Senin (13/4).
Menurut dia, pemerintah sendiri mewajibkan produsen untuk memberikan kuota sebanyak 35 persen MinyaKita ke BUMN Pangan, yakni tersebut dari 70 persen ke Bulog, 20 persen melalui ID Food, 10 persen Agrinas Palma.
"Nah ini dari tiga BUMN ini, diberi pertanggung jawaban untuk mengendalikan pasar minyak kita di pasar-pasar SP2KP maupun pasar-pasar tradisional," katanya.
MinyaKita di Pasar Jaya Cijantung Jakarta Timur pada Rabu (4/9/2024). Foto: Widya Islamiati/kumparan
Bersamaan dengan itu, kata dia, Bulog juga mendapatkan tugas memberikan bantuan pangan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah ada datanya dari Kementerian Sosial.
"Totalnya 33 juta (orang) lebih. Nah ini kan kami juga mengatur ritmenya. Kemarin kami fokus untuk Ramadan dan Hidup Fitri. Alhamdulillah lancar. Nah kemudian setelah ini kami fokus ke bantuan pangan," ujarnya.
Ke depan, kata dia, Bulog akan kembali fokus lagi ke pasar. Menurut dia, adanya keterbatasan Domestic Market Obligation (DMO) untuk MinyaKita tersebut terjadi karena harus berbagi dengan bantuan pangan.
"Jadi separuh ke bantuan pangan, separuh ke pasar dan sebagainya," ujarnya.
Ahmad Rizal mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan dengan Menteri Pertanian, maka akan ada penambahan DMO MinyaKita untuk Bulog menjadi 65 persen.
"65 persen harapannya bisa meng-cover untuk pasar dan termasuk untuk bantuan pangan," katanya.
