Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa, saat ditemui di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Foto: Argya Maheswara/kumparan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa siap berangkat ke China apabila pemerintah memutuskan pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hingga kini, Purbaya mengaku belum menerima keputusan final terkait skema pembayaran utang tersebut. Terkait kemungkinan penggunaan APBN, Purbaya belum memberikan persetujuan tegas.
"Kita lihat kondisinya dari China seperti apa, apa persyaratan dari China. Kalau saya yang bayar saya akan ke China, saya sendiri. Tapi saya belum tahu ya. Saya akan double cek lagi," ujar Purbaya kepada wartawan di Wisma Danantara, Jumat (13/2).
Purbaya mengaku ikut terlibat dalam pembahasan utang tersebut. Ia mengungkapkan masih melihat perkembangan negosiasi dengan pihak China.
"Dilibatkan yang waktu itu ya. Tapi kalau yang tadi kan selalu ada perkembangan-perkembangan kan tapi saya enggak tau final apa belum. Nanti kan pasti saya dikasih tahu," kata Purbaya.
Kereta cepat Whoosh melintas di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Foto: Dok. Istimewa
Purbaya menegaskan belum ada pembahasan khusus dalam pertemuan terakhir yang dilakukan Danantara. "Tadi belum ada pembahasan. Saya akan tunggu sampai dapat berita terakhir dari Pak Rosan (CEO Danantara). Tapi pada dasarnya begitu diputuskan presiden, saya akan eksekusi," tegas Purbaya.
"Saya akan beresin supaya semuanya berlangsung smooth. Tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan informasi dari Pak Rosan, jadi saya akan tunggu dulu," tambahnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah sinyal dari Istana bahwa pembahasan skema pembayaran utang Whoosh telah memasuki tahap finalisasi. Menteri Sekretaris Negara sebelumnya menyebut negosiasi teknis kini dipimpin CEO Danantara, Rosan Roeslani.
Proyek Whoosh memiliki nilai investasi sekitar USD 7,2 miliar, termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar USD 1,21 miliar. Sekitar 75 persen pembiayaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sementara sisanya merupakan setoran modal konsorsium.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan pemerintah siap bertanggung jawab atas kelanjutan proyek tersebut, termasuk kewajiban pembayaran cicilan utang sekitar Rp 1,2 triliun per tahun.
Menanggapi angka tersebut, Purbaya memastikan ruang fiskal tetap tersedia tanpa melanggar batas defisit.
"Kan APBN kita kan cukup untuk itu, tanpa melewati 3 persen pasti ada, atau kita lakukan penghematan di tempat lain, untuk proyek-proyek atau program-program yang kita kurang efisien, kurang baik," kata Purbaya.
