Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan alasan di balik turunnya anggaran transfer ke daerah (TKD) tahun depan. Ia menyebut pemangkasan hingga 24 persen dilakukan karena masih banyak praktik korupsi dan belanja daerah yang dinilai tidak efisien serta tidak tepat sasaran.
Purbaya mengaku sudah berdialog dengan seluruh bupati dan wali kota terkait keputusan tersebut. Namun, para kepala daerah disebut tidak mampu memberikan argumen kuat untuk mempertahankan besaran TKD.
"Banyak uang yang dikorupsi oleh pemerintah daerah. Karena itu, tidak aneh kalau anggaran transfer daerah dipotong sebesar itu. Pemimpin tertinggi sudah tidak percaya dengan daerah," kata Purbaya dalam Rapimnas Kadin di Grand Hyatt, Senin (1/12).
Meski begitu, Purbaya memastikan tetap membuka peluang untuk merekomendasikan kenaikan TKD kepada Presiden Prabowo Subianto. Syaratnya, belanja daerah pada kuartal terakhir tahun ini hingga kuartal pertama 2026 harus meningkat dan menunjukkan perbaikan di sisi kualitas.
Menurut Purbaya, data realisasi APBD dari Oktober 2025 sampai Maret 2026 akan menjadi penentu utama. Hingga bulan lalu, Kementerian Keuangan mencatat belanja daerah baru terserap 63,78 persen atau Rp 902,73 triliun. Adapun realisasi terendah ada pada belanja modal yang baru 41,47 persen, yakni Rp 88,322 triliun dari pagu Rp 212,97 triliun.
Ia menegaskan kembali pentingnya disiplin belanja daerah. "Kalau pada kuartal terakhir tahun ini sampai kuartal pertama tahun depan belanja tepat sasaran, tidak dikorupsi, dan berdampak ke ekonomi, saya akan bilang ke Presiden bahwa pemda sudah disiplin. Anggaran TKD bisa kembali naik," tegasnya.
Dalam RAPBN 2026, TKD dipatok Rp 650 triliun atau turun 24,8 persen dibanding APBN 2025 yang menetapkan anggaran Rp 848,52 triliun.
