Andien, Renitasari Adrian, Maudy Ayunda, Titi Radjo mengenakan kebaya. Foto: Bakti Budaya Djarum Foundation
Kebaya resmi menerima sertifikat Intangible Cultural Heritage (ICH) atau warisan budaya takbenda dari UNESCO, setelah sebelumnya ditetapkan pada 4 Desember 2024. Penyerahan sertifikat digelar di Museum Nasional pada Selasa (2/12).
Pada momen itu, Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan Kemendikbudristek, Endah T.D. Retnoastuti, menjelaskan kalau nominasi kebaya diajukan bersama oleh Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Selain kebaya, kolintang dari Minahasa dan Reog Ponorogo juga menerima sertifikat dengan pengakuan serupa.
Untuk mendapatkan pengakuan dari UNESCO ini perlu perjalanan yang cukup panjang. Meski busana ini telah identik dengan bangsa Indonesia, tapi perlu ada dorongan keras dari tanah air. Seperti apa ceritanya? Simak dalam artikel berikut ini.
Awal mula penetapan kebaya sebagai warisan budaya takbenda
Sejumlah anggota komunitas perempuan pelestari budaya memperagakan busana kebaya dan kain tenun baduy di Angkringan Tepi Sawah, Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (2/4/2023). Foto: Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO
Pada 2022, kampanye "Kebaya Goes to UNESCO" mulai menggema. Gerakan itu mengajak perempuan agar mengenakan kebaya dalam aktivitas hariannya. Tanpa disangka hal itu menyebar dengan cepat hingga perempuan Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat.
Namun, sebenarnya pengajuan kebaya untuk diakui oleh UNESCO sudah dimulai sejak 2017. Saat itu dilakukan melalui gerakan 1.000 Perempuan Berkebaya pada 3 Maret. Usulan itu kemudian dibahas dalam Kongres Berkebaya Nasional pada April 2021.
Saat itu grafik pengajuan kebaya sebagai warisan budaya mengalami kemajuan. Akhirnya pada 16 November 2022, Komisi X DPR RI bersama Kemendikbudristek, serta komunitas-komunitas yang mempromosikan pemakaian kebaya melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), membahas persiapan pendaftaran kebaya ke UNESCO untuk ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya takbenda dunia.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pendaftaran kebaya ini diajukan secara bersama oleh Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand.
Penetapan Hari Kebaya Nasional
Model berpose mengenakan kebaya dalam acara peragaan busana Kreatif Semarang (Kresem) Art Street #5 di kawasan Cagar Budaya Nasional Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (12/7/2025). Foto: Makna Zaezar/ANTARA FOTO
Setelah mengajukan usulan pada 2022, kebaya tidak langsung ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda. Hal itu dikarenakan UNESCO butuh mempelajari akar kebaya dan melakukan evaluasi yang mendetail terhadap barang yang akan mendapat pengakuannya.
Beberapa waktu kemudian, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 19 Tahun 2023 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, ditetapkan bahwa tanggal 24 Juli menjadi Hari Kebaya Nasional.
Akan tetapi pada tahun itu status kebaya masih menggantung. Selang setahun kemudian, kebaya resmi mendapat pengakuan sebagai Warisan Budaya Takbenda oleh UNESCO. Hal itu diumumkan lewat sidang ke-19 Session of the Intergovernmental Committee on Intangible Cultural Heritage (ICH) yang berlangsung di Asunción, Paraguay, pada 4 Desember 2024.
Pengakuan kebaya sebagai warisan budaya takbenda ini menambah nilai budaya bagi perempuan yang memakainya. Penyerahan sertifikat resmi baru dilakukan setahun setelahnya. Endah berharap penerimaan sertifikat itu dapat menjadi acuan untuk melestarikan budaya.
"Sertifikat ini adalah mandat internasional, komitmen negara agar kita bersama menjaga keberlanjutan tradisi yang telah diwariskan ratusan tahun lamanya," ujar Endah, dikutip dari Antara.
Ia berharap warisan budaya tersebut dapat terus dilestarikan, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kebudayaan.
