Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan
Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI) menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas sejumlah persoalan strategis di sektor industri pakaian dan tekstil. Pertemuan tersebut sekaligus penyampaian peta jalan (road map) pengembangan industri yang baru saja disusun oleh asosiasi yang baru berdiri pada 1 Oktober 2025.
Ketua Umum AGTI, Anne Patricia Sutanto, mengatakan asosiasi ini dibentuk bersama para pelaku industri garmen dan tekstil untuk memperkuat daya saing produk lokal, baik di pasar domestik maupun global.
"Yang pertama, kami memperkenalkan Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia yang baru didirikan kami bersama dengan teman-teman garmen dan tekstil komunitas produsen per 1 Oktober 2025, tepatnya sesuai dengan kesaktian Pancasila karena kita ingin mengembangkan daya saing produk garmen dan tekstil lokal dan global dengan nilai ekonomi Pancasila," ujar Anne kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (4/11).
Dalam pertemuan itu, AGTI juga menyerahkan peta jalan dan analisis singkat kepada pemerintah yang mencakup peluang, tantangan, serta ancaman yang dihadapi industri. Menurut Anne, Purbaya dan jajarannya menanggapi positif paparan tersebut dan berencana menindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan dua minggu mendatang.
"Kami insyaallah 2 minggu lagi akan ada pertemuan detail mengenai detail-detail yang peluang ini kita mesti capture karena kami meyakini dengan adanya EU Indonesia dan Indonesia Canada Free Trade Agreement yang nantinya akan efektif di akhir tahun 2026 atau awal 2027 bisa menambah kesempatan, menambah lapangan kerja. Jangan sampai potensi yang kita harusnya dapatkan tidak dinikmati oleh Indonesia," kata Anne.
Salah satu topik utama yang dibahas ialah efektivitas penerapan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang perizinan usaha. AGTI sedang meninjau dampak kebijakan tersebut terhadap pelaku industri di lapangan, termasuk terkait regulasi lingkungan hidup dan amdal.
"Kita ingin pemerintah mengetahui bahwa di level tertentu mungkin ada backlog apa yang bisa di-unlock oleh pemerintah pusat dalam hal ini ada hal-hal tertentu yang mungkin memang ranahnya Kemenko Perekonomian," terang Anne.
Ketua Asosiasi Garment dan Textile (AGTI) Anne Patricia Sutanto di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (4/11). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan
Selain itu, AGTI menyatakan dukungan terhadap kebijakan tegas pemerintah dalam menertibkan impor pakaian jadi ilegal. Anne menegaskan, asosiasi sejalan dengan keputusan Kemenko Perekonomian dan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang melarang peredaran barang ilegal di pasar domestik.
"Kami sangat setuju bahwa intinya keputusan Kementerian Keuangan dalam hal ini Pak Purbaya dengan Dirjen Bea Cukai itu tepat dan harapan kami sebenarnya di level importir langsung kalau pun nanti ada barang yang sudah terlanjur di kepabeanan dan perlu diproses lebih lanjut itu jangan masuk ke pasar lokal," ungkap Anne.
Anne menuturkan AGTI juga menyiapkan solusi pengelolaan barang-barang impor yang disita agar tidak dimusnahkan sia-sia. "Kami di AGTI juga bisa memberikan suatu solusi bahwa baju ini bisa dicatat dan menjadi bahan daur ulang karena kita memerlukan juga bahan daur ulang sebagai bagian dari daya saing kita secara global," ujarnya.
Anne menegaskan, asosiasi tidak menentang impor. Namun menuntut praktik impor yang tertib dan resmi agar menciptakan persaingan usaha yang adil.
Anne juga menyinggung soal efisiensi biaya produksi dan peningkatan daya saing dengan negara pesaing. Ia berharap pemerintah konsisten menekan biaya yang tidak perlu, terutama dari sisi perizinan berlapis yang sering membebani pelaku usaha.
Menurutnya, penyederhanaan proses perizinan hingga tingkat daerah akan berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing industri tekstil nasional.
