Menteri Kehakiman Inggris, Shabana Mahmood, meninggalkan kantor setelah menghadiri rapat kabinet di 10 Downing Street, London pusat, pada 26 Maret 2025 menjelang Pernyataan Anggaran Musim Semi. Foto: Benjamin Cremel/AFP
Shabana Mahmood resmi ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri baru Inggris menggantikan Yvette Cooper. Pergantian ini merupakan bagian dari perombakan kabinet yang dilakukan usai Wakil Perdana Menteri Inggris Angela Rayner mengundurkan diri.
Dikutip dari Independent, Minggu (6/9), Mahmood akan menghadapi salah satu tugas terberat di pemerintahan di tengah meningkatnya tekanan terkait rekor penyeberangan migran melalui Selat Inggris, penggunaan hotel untuk pencari suaka, serta isu imigrasi yang terus memanas.
Sebelumnya, selama setahun terakhir, Mahmood menjabat sebagai Kanselir Agung sekaligus Menteri Kehakiman. Dalam posisi tersebut, ia menangani krisis kelebihan kapasitas penjara dan baru saja mengajukan rancangan undang-undang penting ke Parlemen untuk mereformasi sistem penjara.
Putri imigran asal Kashmir itu juga menjadi pejabat Muslim perempuan paling senior di pemerintahan Inggris saat ini. Ia dikenal mendukung Perdana Menteri Keir Starmer dalam pandangannya mengenai perlunya pembatasan imigrasi.
Menteri Kehakiman Inggris Shabana Mahmood menyampaikan pidato dalam acara Perjamuan Wali Kota di Guildhall, London pusat, pada 2 Desember 2024. Foto: HENRY NICHOLLS / AFP
"Saya setuju dengan Perdana Menteri bahwa tanpa pembatasan migrasi, tanpa memastikan kita memiliki aturan yang kuat yang dipatuhi semua orang, dan bahwa kita memiliki laju imigrasi yang memungkinkan integrasi ke negara kita, kita berisiko menjadi bangsa yang terasing satu sama lain," ujar Mahmood menegaskan pandangan yang sejalan dengan Starmer.
Penunjukan Mahmood ini muncul setelah adanya ketidakpuasan publik selama musim panas terkait penanganan penyeberangan kapal kecil, serta penempatan pencari suaka di hotel, yang memicu protes dan kritik dari oposisi.
Wakil Perdana Menteri Inggris Angela Rayner. Foto: Oli Scarff/AFP
Mahmood sebelumnya juga menyoroti perlunya reformasi Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR). Ia mengusulkan agar Pasal 8 tentang hak keluarga dan kehidupan pribadi diperketat dalam kasus imigrasi. Selain itu, ia pernah mendorong deportasi langsung bagi pelanggar hukum asing segera setelah dijatuhi hukuman penjara.
"Jika Anda menyalahgunakan keramahan kami dan melanggar hukum, kami akan mengusir Anda. Deportasi akan dilakukan lebih cepat dari sebelumnya," kata Mahmood saat mengumumkan kebijakan bulan lalu.
Penunjukan Mahmood disambut positif oleh berbagai kalangan. Pendiri Blue Labour, Lord Glasman, menyebut langkah itu sebagai keputusan fantastis dan menilai Mahmood kini menjadi salah satu tokoh utama di partai tersebut.
— — —
#JagaIndonesiaLewatFakta kumparan mengajak masyarakat lebih kritis, berperan aktif, bijak, dan berpegang pada fakta dalam menghadapi isu bangsa, dari politik, ekonomi, hingga budaya. Dengan fakta, kita jaga Indonesia bersama.
