Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal saat melantik Kepala Bappeda dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) | Foto : Eka Febriani / Lampung Geh
Lampung Geh, Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal melantik dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis (18/9).
Pelantikan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung itu dihadiri sejumlah pejabat eselon II dan didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/5117/VI.04/2025 tertanggal 16 September 2025.
Dua pejabat yang dilantik adalah Anang Risgiyanto sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Rendi Riswandi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal saat melantik Kepala Bappeda dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) | Foto : Eka Febriani / Lampung Geh
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menegaskan, pengisian jabatan strategis ini bukan sekadar seremonial, melainkan titik tolak birokrasi yang harus semakin adaptif, responsif, dan berpihak pada rakyat.
"Hari ini kita melantik dua posisi strategis, Kepala Bappeda dan Kepala BKD. Kalau boleh saya ibaratkan, Bappeda adalah otak, sementara BKD adalah jantung birokrasi daerah," ujar Gubernur Mirza.
Ia meminta, Bappeda menjadi motor penggerak pembangunan yang berbasis data, inklusif, serta mampu mengintegrasikan program nasional ke dalam konteks lokal.
"Perencanaan ke depan harus berbasis data, inklusif, dan mampu mengintegrasikan program-program strategis nasional ke dalam konteks lokal," tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan, pembangunan Lampung tidak hanya berfokus pada infrastruktur.
"Pembangunan tidak cukup hanya bersandar pada beton dan aspal, tetapi juga harus menyentuh sisi manusianya: kualitas pendidikan, pemerataan ekonomi, hingga pelestarian lingkungan," katanya.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal saat melantik Kepala Bappeda dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) | Foto : Eka Febriani / Lampung Geh
Mirza juga menekankan agar perencanaan pembangunan berdampak langsung pada masyarakat.
"Perencanaan pembangunan harus bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan hanya di atas kertas atau jadi proyek semata. Kita ingin pembangunan Lampung benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
Sementara itu, kepada Kepala BKD yang baru dilantik, Gubernur menaruh harapan pada perbaikan manajemen aparatur sipil negara (ASN) agar lebih profesional, transparan, dan berbasis merit system.
"Kita tidak bisa lagi bertahan dengan pola lama. Era digitalisasi menuntut pelayanan kepegawaian yang cepat, akurat, dan tanpa ruang abu-abu," ujarnya.
Ia menegaskan agar proses rekrutmen dan penempatan ASN tidak terjebak pada kedekatan personal maupun politik.
"ASN kita banyak yang hebat, tapi kadang terhalang sistem yang belum ramah inovasi. Ini tugas BKD: buka akses, fasilitasi, dan dorong agar potensi ASN kita benar-benar jadi kekuatan birokrasi," kata Gubernur Mirza.
Menurutnya, jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
"Kalau kita melihat jabatan sebagai pangkat semata, kita keliru. Ini soal tanggung jawab. Kalau tidak dijalankan dengan benar, jawabannya bukan di meja rapat, tapi di hadapan Tuhan," ungkapnya.
Gubernur Mirza juga mengingatkan pejabat baru untuk tidak berada di zona nyaman birokrasi, melainkan menghadirkan perubahan yang nyata.
"Pemerintah tidak boleh berjalan sendiri, sementara masyarakat ditinggalkan. Kita butuh kolaborasi, keterbukaan, dan integritas. Tunjukkan kerja yang bisa dirasakan rakyat, bukan sekadar jabatan," tegasnya.
Terakhir, ia menyampaikan pesan kepada Anang Risgiyanto dan Rendi Riswandi agar menjaga integritas, menjunjung profesionalisme, serta bekerja dekat dengan rakyat.
"Selamat bekerja. Tugas kalian tidak ringan, tapi kalian tidak sendiri. Rakyat menanti bukti, bukan janji," pungkasnya. (Cha/Put)
