Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut anak muda lebih memilih profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ketimbang petani. Hal ini dinilai disebabkan oleh masalah kesejahteraan dan tingkat ketidakpastian dari profesi petani yang masih tinggi.
Ekonom pangan dari CORE Indonesia, Eliza Mardian menilai tingkat ketidakpastian yang tinggi tersebut salah satunya disebabkan oleh harga pangan yang fluktuatif.
"Harga pangan fluktuatif menyebabkan ketidakpastian pendapatan. Ditambah lagi harga input termasuk pupuk, tenaga kerja mahal sementara produktivitas rendah sehingga enggak terlalu menguntungkan," kata Eliza kepada kumparan, Selasa (23/9).
Selain itu, risiko lain menurut Eliza adalah dampak perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan yang juga disertai adanya hama dan penyakit tanaman. Dengan kondisi tersebut, perlindungan bagi petani di Indonesia menurutnya juga belum maksimal.
"Baik dari sisi harga, jaminan pasar, dan asuransi ketika gagal panen (masih belum maksimal). Jadi ya dengan margin tipis, ketidakpastiannya tinggi serta risikonya tinggi, belum lagi dari sisi permodalan murah yang kurang tersedia untuk sektor pertanian membuat sebagian enggan jadi petani. Lebih baik jadi buruh bangunan, buruh pabrik, ojek," ujarnya.
Dengan berbagai persoalan tersebut, agar profesi petani bisa menarik minat anak muda maka beberapa langkah harus dilakukan. Salah satunya menekan biaya produksi, menyederhanakan penyaluran pupuk, sampai swadaya benih.
Petani memanen kentang varietas Granola saat musim panen awal musim kemarau di Puncak Brakseng, Batu, Jawa Timur, Sabtu (28/6/2025). Foto: Muhammad Mada/ANTARA FOTO
Selain itu, kepastian harga pangan khususnya di tingkat petani juga harus lebih stabil. Hal ini agar pendapatan petani bisa menjadi lebih pasti.
"Jadi perlu ada mekanisme pembentukan harga yang berkeadilan bagi petani agar mereka tidak ditekan oleh tengkulak atau middleman. Perlu ada sistem pengawasan yang transparan dan tegas agar harga di konsumen terjaga dan petani tidak dirugikan," kata Eliza.
Menambahkan, pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar menilai pemerintah tetap perlu memaksimalkan pembukaan lapangan kerja di sektor pertanian sampai perikanan untuk menarik generasi muda. Hal ini agar lebih banyak tenaga kerja yang terserap. Meski demikian, hal tersebut harus memiliki kepastian regulasi.
"Oleh sebab itu, pembukaan lapangan kerja di sektor pertanian, perikanan, kelautan ini harus disertai dengan perbaikan regulasi untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang masuk ke sektor tersebut mendapat perlindungan, mendapat upah yang layak. Dan tentunya ini yang memang harus didorong dalam konteks industri," ujar Timboel.
Ia menilai selama ini sektor pertanian cenderung dilihat sebagai sektor informal. Dengan adanya pembukaan lapangan kerja di sektor tersebut, sektor pertanian juga bisa didorong ke arah sektor formal.
"Kita harus mendorong ke arah formal. Jadi pemerintah selain memang memastikan bahwa sektor tersebut bisa membuka lapangan kerja yang lebih banyak, tapi bisa lebih mengarah kepada sektor formal yang baik," kata Timboel.
Buruh tani menanam padi di area persawahan Tamarunang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (16/6/2022). Foto: Arnas Padda/ANTARA FOTO
Dengan begitu, nantinya hasil pertanian tak hanya bisa siap langsung dijual ke masyarakat, melainkan juga dapat membuat petani diberdayakan karena masuk ke sistem industri.
Sebelumnya, Cak Imin menuturkan saat ini pemerintah sedang berjuang agar para petani betul-betul mendapatkan penghormatan, penghargaan, dan kesejahteraan. Salah satunya melalui Gerakan Kebangkitan Tani (Gerbang Tani) Indonesia.
Melalui Gerbang Tani, pemerintah berusaha meningkatkan kesejahteraan petani melalui tiga agenda utama. Prioritas utamanya yaitu land reform atau pembagian tanah untuk petani, yang tanahnya kebanyakan dibagi kepada yang tidak memiliki tanah.
Menurutnya, tanah merupakan kebutuhan pokok bagi para petani untuk mulai berproduksi. Ia menyebut saat ini para petani gurem rata-rata hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare.
Selain itu, pemerintah juga fokus pada peningkatan infrastruktur, bahan baku, serta bahan produksi, mulai pupuk, bibit, dan irigasi. Salah satunya, melalui pemberian pupuk ke petani serta menjamin tidak adanya kelangkaan pupuk. Selanjutnya pemerintah juga fokus pada peningkatan pemasaran.
