Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit di Kompleks Parlemen Senayan. Foto: Widya Islamiati/kumparan
Komisi XI DPR RI menyoroti kucuran dana sebesar Rp 200 triliun ke perbankan. Hal ini karena kredit yang belum ditarik atau kredit nganggur saat ini masih mencapai lebih dari Rp 2.000 triliun.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp 200 triliun untuk himbara yakni Bank Mandiri, BNI, BTN, BSI, dan BRI.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI-P Dolfie Othniel Frederic Palit menuturkan, kucuran tersebut bisa menjadi beban karena per Juni 2025, kredit nganggur berada pada kisaran Rp 2.304 triliun.
"Tambah Rp 200 (triliun) kita nggak tau nih untuk apa. Rp 2.000 triliun belum bisa dimaksimalkan, masuk lagi Rp 200 triliun malah bikin beban karena tadi saya diskusi sama Pak Ketua Rp 200 triliun ini berasal dari SAL," kata Dolfie dalam Rapat Kerja OJK dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Rabu (17/9).
Selain itu, karena dana sebesar Rp 200 triliun berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada akhirnya rakyat lah yang menanggung akibat dari kebijakan tersebut.
"SAL berasal darimana? Dari SBN, kita bayar bunga SBN, sementara bunga yang dikasihkan ke bank rendah, jadi tanggungan APBN akhirnya. Uang APBN uang rakyat, jadi rakyat juga yang menanggung akibat dari kebijakan ini," ujarnya.
Maka dari itu, meski likuiditas perbankan meningkat usai kucuran dana tersebut, Dolfie menyoroti limpahan tersebut jika nantinya tak bisa diimplementasikan secara maksimal lewat penyaluran kredit.
"Kami ingin tahu soal likuiditas melimpah sebenarnya atau menurut ukuran OJK kondisi sekarang ini likuiditas bisa kita sebut apa? Melimpah, kering, atau sedang-sedang aja? Ada enggak kategorinya kapan likuiditas dikatakan kering pada saat LDR berapa?," kata Dolfie.
Dolfie menyebut pertumbuhan kredit memang mulai turun sejak tahun lalu. Dengan kondisi tersebut, menurutnya OJK harusnya sudah bisa menganalisis faktor penurunan tersebut karena penurunan sudah terjadi cukup lama.
"Artinya OJK sudah punya analisa ini faktornya ada di dalam ekonomi, atau di luar ekonomi. Kalau di dalam ekonomi kan misalnya apakah prospek pasar sekarang kita risiko tinggi sehingga orang nggak mau berusaha, apakah faktor karena bunganya yang terlalu tinggi sehingga orang nggak mau ambil kredit, atau faktor kemudahan mengambil kredit," ujarnya.
Per Agustus 2025, OJK mencatat pertumbuhan kredit dan DPK meningkat masing–masing sebesar 7,56 persen secara yoy untuk kredit dan 86,3 persen secara yoy untuk DPK. Dengan begitu, Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan tercatat menjadi 86,03 persen.
