Amerika Serikat (AS) mengajukan proposal untuk melucuti senjata kelompok Hizbullah yang didukung oleh Iran. Proposal ini kemudian disetujui oleh parlemen Lebanon, meski tidak dibahas secara rinci.
Presiden Lebanon Joseph Aoun menyatakan tidak ada kelompok mana pun di Lebanon yang diizinkan memiliki senjata atau bergantung pada bantuan asing. Hal ini disampaikan Aoun saat bertemu dengan sekretaris badan keamanan tertinggi Iran, Ali Larijani.
Aoun memperingatkan campur tangan asing dalam urusan dalam negeri Lebanon. Ia menyatakan negaranya terbuka untuk bekerja sama dengan Iran, tapi hanya dalam batas-batas kedaulatan nasional dan saling menghormati.
Membalas itu, Larijani mengatakan Republik Islam Iran mendukung kedaulatan Lebanon dan tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan Lebanon.
"Segala keputusan yang diambil oleh pemerintah Lebanon setelah berkonsultasi dengan kelompok perlawanan dihormati oleh kami," kata Larijani setelah pembicaraan terpisah dengan Ketua Parlemen Nabih Berri, dikutip dari Reuters, Kamis (14/8). Berri merupakan anggota gerakan Amal yang juga sekutu Hizbullah.
"Iran tidak membawa bencana apa pun ke Lebanon, [yang membawa bencana] adalah AS. Mereka yang ikut campur dalam urusan dalam negeri Lebanon adalah mereka yang mendikte rencana dan tenggat waktu," katanya lagi.
Seorang wanita melihat ke arah bangunan yang rusak di lokasi serangan Israel terhadap sebuah bangunan di pinggiran selatan Beirut, Lebanon, Selasa (1/4/2025). Foto: Ibrahim AMRO/AFP
Dia juga menyatakan Lebanon tidak boleh mencampuradukkan musuh dengan kawan.
"Musuh anda adalah Israel, teman anda adalah perlawanan. Saya menganjurkan Lebanon untuk selalu menghargai nilai perlawanan," tutur Larijani.
Sementara itu, PM Lebanon Nawaf Salam menyatakan pemerintah menolak mentah-mentah pernyataan tentang Lebanon yang diungkapkan pejabat tinggi Iran, termasuk Menlu Abbas Araqchi. Menurutnya, pernyataan Iran merupakan pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan bersama.
Araqchi pada minggu lalu mengatakan pemerintah Iran mendukung setiap keputusan yang diambil Hizbullah. Apalagi, ini bukan pertama kalinya muncul usaha untuk melucuti senjata Hizbullah.
Penasihat utama pemimpin tertinggi Iran, Ali Akbar Velayati, juga mengkritik langkah pemerintah Lebanon yang ingin melucuti senjata Hizbullah.
"Jika Hizbullah meletakkan senjatanya, siapa yang akan melindungi nyawa, harta benda, dan kehormatan rakyat Lebanon?" katanya.
Isi Proposal AS ke Lebanon untuk Melucuti Senjata Hizbullah
Orang-orang berkumpul untuk menghadiri upacara pemakaman umum pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah dan Hashem Safieddine di Beirut, Libanon, Minggu (23/2/2025). Foto: Ali Allouch/REUTERS
Proposal AS itu dibawa oleh utusan khusus Presiden Donald Trump, Tom Barrack, dan didiskusikan dalam rapat kabinet beberapa hari lalu. Menteri Penerangan Lebanon, Paul Morcos, mengatakan kabinet hanya menyetujui proposal yang dibawa Barrack, namun tidak mendiskusikannya secara keseluruhan.
"Kami tidak membahas detail atau komponen dari proposal AS. Diskusi dan keputusan kami terbatas pada tujuannya," kata Morcos.
Dalam proposal itu, dijelaskan ada 4 fase yang perlu dilakukan untuk melucuti senjata Hizbullah.
Fase pertama, pemerintah Lebanon harus mengeluarkan dekrit dalam 15 hari yang berkomitmen untuk melucuti senjata Hizbullah sepenuhnya paling lambat pada 31 Desember 2025. Dalam fase ini, Israel juga akan menghentikan operasi darat, udara, dan laut militernya.
Fase kedua, Lebanon harus mulai mengimplementasikan rencana pelucutan senjata Hizbullah dalam 60 hari. Pemerintah harus menyetujui rencana pengerahan tentara Lebanon untuk mendukung rencana menempatkan seluruh senjata di bawah wewenang negara. Rencana ini akan menentukan target pelucutan senjata.
Selama fase kedua, Israel akan mulai menarik diri dari posisinya di Lebanon selatan dan tahanan Lebanon yang ditahan oleh Israel akan dibebaskan melalui berkoordinasi dengan Komite Palang Merah Internasional (ICRC).
Fase ketiga, Israel akan menarik diri dari dua titik yang dikuasainya dalam 90 hari, dan pendanaan akan diamankan untuk memulai pembersihan puing-puing di Lebanon dan rehabilitasi infrastruktur sebagai persiapan rekonstruksi.
Fase keempat, senjata berat Hizbullah yang tersisa harus dilucuti, termasuk rudal dan drone dalam 120 hari. Dalam fase keempat, AS, Arab Saudi, Prancis, Qatar dan negara-negara sahabat lainnya akn menyelenggarakan konferensi ekonomi untuk mendukung ekonomi dan rekonstruksi Lebanon, dan untuk mengimplementasikan visi Trump untuk kembalinya Lebanon sebagai negara yang makmur dan layak.
