Feb 18th 2025, 13:04, by Fadjar Hadi, kumparanNEWS
Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (17/2/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan demo dengan tagar #IndonesiaGelap pada Senin (17/2).
Mereka menggelar demo karena menilai beberapa program pemerintah Prabowo-Gibran tidak pro rakyat.
Wakil Ketua DPR, Adies Kadir tidak mempermasalahkan demo mahasiswa. Ia menyebut, demo legal dan diatur dalam aturan perundang-undangan.
"Ya kan sah-sah saja itu kan aspirasi ya dulu kita zaman kuliah juga begitu kita menyampaikan aspirasi dengan berbagai cara-cara dengan kreativitas masing-masing," kata Adies kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).
Politisi Golkar itu menyebut, sudah menjadi ciri khas mahasiswa untuk menyampaikan kritik-kritik yang kritis dalam kehidupan berdemokrasi.
"Ya itu kan cara-cara berdemokrasi yang baik menyalurkan aspirasi melalui demo-demo seperti itu memang ciri khas mahasiswa seperti itu," tuturnya.
Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (17/2/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan
Dalam aksi #IndonesiaGelap yang digelar di Jakarta kemarin, Senin (17/2) mahasiwa menyampaikan 13 tuntutan. Berikut isi lengkapnya:
Ciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan;
Cabut proyek strategis nasional wujudkan reforma agraria sejati;
Tolak revisi undang-undang Minerba. Revisi undang-undang Minerba hanya menjadi alat pembungkam bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis;
Hapuskan multi fungsi ABRI
Sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat;
Cabut instruksi presiden nomor 1 tahun 2025;
Evaluasi total program makan bergizi gratis;
Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen;
Desak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset;
Tolak revisi undang-undang TNI, Polri, dan Kejaksaan;
Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih;
tolak revisi peraturan Dewan perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib, dan
