Viral Nama-nama Program Pemda Terkesan ‘Vulgar’, Ini Kata Aktivis Perempuan - juandry blog

Jul 8th 2024, 17:18, by Judith Aura, kumparanWOMAN

Beberapa waktu belakangan ini, sejumlah nama program Pemerintah Daerah (Pemda) cukup ramai jadi perbincangan. Nama-nama program tersebut dianggap ambigu dan terkesan vulgar. Sebab, nama tersebut memiliki makna yang kurang pantas dan berkaitan dengan perempuan.

Awalnya, isu ini bermula dari beberapa pengguna media sosial X (dulu Twitter) mengunggah twit soal satu program milik Pemerintah Kabupaten Cirebon, bernama SiPEPEK.

Dikutip dari situs resmi Pemkab Cirebon, SiPEPEK merupakan singkatan dari Sistem Informasi Administrasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Program ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat kurang mampu dalam mengurus administrasi bantuan sosial.

Kata 'pepek' dalam nama program tersebut memiliki makna yang kurang pantas. Dalam KBBI, 'pepek' bermakna 'kemaluan perempuan' dan termasuk ke dalam ragam bahasa kasar. Namun, menurut situs resmi SiPEPEK, kata 'pepek' dalam bahasa Cirebon bermakna lengkap atau komplit.

Bermunculan nama-nama program 'vulgar' lainnya

Netizen pun menemukan berbagai nama program Pemda lainnya yang terkesan ambigu. Salah satunya adalah SIMONTOK, program milik Pemerintah Kota Surakarta. SIMONTOK adalah kependekan dari Sistem Monitoring Stok dan Kebutuhan Pangan Pokok Surakarta.

Kata 'montok' dalam nama program tersebut memiliki kaitan dengan tubuh perempuan, Ladies. Dalam KBBI, kata 'montok' bermakna gembuk berisi atau besar dan berisi. Biasanya, kata ini diasosiasikan dengan payudara dan bentuk tubuh perempuan.

Ada juga program bernama SISKA KU INTIP milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Nama ini merupakan singkatan dari Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi Berbasis Kemitraan Usaha Inti Plasma.

Dikutip dari situs resmi Media Center Pemprov Kalsel, program ini berfokus pada pengembangan ternak sapi potong di kawasan perkebunan sawit. Meskipun tujuan programnya baik, nama SISKA KU INTIP yang dipilih memiliki makna yang ambigu. Sebab, nama tersebut terdengar seperti ucapan seseorang mengintip perempuan bernama Siska.

Di dunia nyata, perempuan sering kali dilecehkan dengan cara diintip saat di ruang privat. Contohnya, pada akhir Mei lalu, ada kasus perempuan diintip saat sedang mandi di kamar mandi umum area Stadion GBK, Jakarta.

Bersumber dari pola pikir melecehkan perempuan

Menurut penulis dan aktivis perempuan Kalis Mardiasih, pemilihan nama yang terkesan ambigu itu dicurigai berasal dari cara berpikir yang melecehkan perempuan. Sebab, Kalis mengatakan, nama-nama program yang 'vulgar' itu tidak hanya satu, sehingga bisa dikatakan bukan kesalahan atau nalar kreatif yang buruk.

"Aku akan mengatakan bahwa (ini) bersumber dari kebiasaan melecehkan perempuan dan menganggap kata-kata yang melecehkan perempuan itu lucu. Jadi, saat mereka bikin ini, 'Oh, ya, lucu banget, ya,' atau 'Oh, ya, kreatif banget, ya,'" ucap Kalis kepada kumparanWOMAN, Kamis (4/7).

Dalam survei terbaru oleh Populix, terungkap bahwa 40 persen perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan secara verbal di kantor. Pelecehan tersebut berupa catcalling. Jadi, bisa dikatakan bahwa pelecehan secara verbal bukanlah hal yang asing terjadi pada perempuan, bahkan di lingkungan kerja.

Kalis pun mempertanyakan apa tujuan para pembuat nama program itu memilih nama yang dianggap ambigu dan kurang senonoh.

"Kalau kita ngomong soal kreativitas dalam memberikan nama program atau aplikasi, itu, kan, ada banyak pilihan lain. Tapi, kok, kenapa arahnya ke situ mulu? Tujuannya apa?" ucap penulis buku Sister Fillah, You'll Never be Alone ini.

Disarankan pilih nama yang merepresentasikan lembaga

Kalis menegaskan, ketimbang memilih nama-nama yang tidak ada sangkut pautnya dengan program yang dijalankan, pemangku jabatan bisa menciptakan nama program yang merepresentasikan lembaga tersebut.

"Misalnya, aplikasi tentang kesehatan, data publik, dan sebagai macam, bisa kan nalar kreatifnya itu mencari singkatan yang ada kaitannya dengan identitas lembaganya," jelas Kalis.

"Contohnya, lembaga kesehatan pemerintah itu (bisa memilih nama) yang ada unsur kesehatan, atau pemberdayaan, atau kesejahteraan. Itu, kan, cara agar komunikasinya sampai atau sesuai tujuan," tutupnya.