Gubernur Jabar KDM (kanan) melantik Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, Jumat (23/10/2026) di gedung DPRD Kab Bekasi. Foto: YouTube/Wibawamukti TV
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyoroti persoalan ketertiban dan pemeliharaan fasilitas umum di Kabupaten Bekasi. Ia menyebut sejumlah fasilitas yang disediakan untuk masyarakat justru disalahgunakan hingga dirusak.
Hal tersebut disampaikan KDM saat memberikan sambutan dalam pelantikan Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja untuk sisa masa jabatan 2025-2030 di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (23/10).
KDM mengatakan, kondisi Kabupaten Bekasi perlu dibenahi agar lebih tertata. Menurutnya, kemampuan ekonomi daerah yang besar seharusnya sejalan dengan kualitas lingkungan dan fasilitas publik.
"Bekasi itu unik, kursi tempat duduk dipakai dagang. Dipasang tempat sampah, seminggu hilang. Ada besi, besinya digergaji. Ini harus diubah," kata KDM.
Ia menilai, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan membangun fasilitas baru. Pemerintah daerah juga perlu memastikan fasilitas yang sudah tersedia dapat dipelihara dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pada Pelantikan Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja sisa masa jabatan 2025-2030 di Gedung Pakuan, Jumat (23/10/2026). Foto: Dok. YouTube Wibawamukti TV
KDM meminta Asep memperkuat penataan wilayah, termasuk memperbaiki trotoar, selter, serta kebersihan sungai. Ia juga meminta agar bangunan yang mengganggu tata ruang dan ketertiban lingkungan mendapat perhatian.
"Bekasi harus menjadi kabupaten yang lembur diurus kota ditata," ujarnya.
Selain penataan fisik, KDM meminta camat dan lurah bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan di wilayah masing-masing. Ia bahkan mengusulkan pemotongan tunjangan bagi pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas kebersihan dan penataan wilayah.
"Kalau di daerah di situ tidak bersih, potong tunjangan camatnya. Kalau lurah tidak bisa mengendalikan lingkungannya, potong tunjangan lurahnya," tutur KDM.
Ia berharap kepemimpinan Asep dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap fasilitas umum agar tidak kembali rusak atau hilang.
Menurut KDM, penataan Kabupaten Bekasi perlu dilakukan secara menyeluruh sehingga kondisi lingkungan sebanding dengan kemampuan ekonomi dan pendapatan daerahnya.
