CIREMAITODAY.COM, KUNINGAN – Keterbatasan anggaran desa mulai menjadi salah satu persoalan yang paling dirasakan pemerintah desa, di tengah tekanan fiskal yang terjadi tahun ini. Kondisi tersebut turut mencuat dalam agenda pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pamulihan, Kecamatan Subang, Kuningan.
Kepala Desa Pamulihan, Nana Sutisna menyambut kedatangan anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Golkar, H Dudy Pamuji sebagai momentum untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah desa. Semoga kunjungan ini tak berhenti pada agenda pengawasan, tetapi juga membawa solusi maupun program yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat desa.
“Kami bersyukur atas kehadiran Pak Dewan Provinsi dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Semoga membawa oleh-oleh program untuk warga desa. Di desa banyak keluhan dan curhat, Pak,”ujarnya.
Menurutnya, kondisi keuangan desa saat ini cukup berat sehingga ruang pemerintah desa untuk menjalankan pembangunan menjadi semakin terbatas. Ia berharap pemerintah daerah maupun legislatif dapat membantu mencarikan solusi atas persoalan tersebut.
“Sekarang tidak usah dijabarkan keadaan desa. Mungkin Pak Dewan Provinsi lebih paham kondisi keuangan desa saat ini. Semoga ada solusi atas persoalan di desa,”katanya.
Keluhan serupa disampaikan salah seorang perangkat desa. Ia mempertanyakan belum jelasnya penguatan bantuan keuangan, untuk pembangunan infrastruktur tahun 2026.
Padahal, menurut dia, sejumlah rencana tersebut telah tercantum dalam APBDes. Bahkan usulan pembangunan juga telah dimasukkan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), namun hingga kini belum memperoleh kejelasan.
Persoalan tersebut kemudian menjadi gambaran lebih luas, mengenai tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah desa. Dudy Pamuji mengakui, bahwa kapasitas anggaran desa saat ini memang jauh lebih terbatas dibandingkan sebelumnya.
Menurut Dudy, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa penting dilakukan untuk melihat apakah anggaran yang tersedia masih cukup menopang program pembangunan masyarakat.
“Kegiatan ini ingin melihat bagaimana pembangunan di desa, cukup atau tidak anggaran yang digunakan untuk program pembangunan,”kata Dudy, Minggu (4/10).
Ia menilai, keterbatasan anggaran menjadi tantangan serius karena dana desa mengalami pemangkasan cukup besar.
“Saya lihat memang anggaran desa sekarang minim dan sangat terbatas. Kita tahu dana desa sekarang terpangkas besar, hanya turun 30-40 persen untuk anggaran desa,”ujarnya.
Dudy menegaskan, keberhasilan pembangunan di tingkat desa tidak dapat dilepaskan dari dukungan anggaran. Ketika kemampuan fiskal menyusut, pemerintah desa otomatis menghadapi pilihan yang semakin terbatas dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Kegiatan akan sukses jika berbanding lurus dengan anggaran,”katanya.
Di tengah persoalan tersebut, Dudy kemudian mengaitkan pentingnya keterwakilan politik masyarakat Kuningan di tingkat provinsi dengan peluang penguatan anggaran pembangunan daerah.
Ia menyinggung dukungan masyarakat Pamulihan terhadap dirinya dalam Pemilu Legislatif 2024. Menurutnya, perolehan suara pada pemilu menjadi bentuk dukungan yang perlu ia jawab melalui kerja politik dan pengawalan aspirasi masyarakat.
“Terima kasih atas dukungan warga, sehingga sekarang saya duduk di provinsi,” ujar Dudy.
Dudy kemudian menyampaikan ilustrasi, mengenai potensi anggaran yang dapat dikawal apabila lebih banyak putra daerah Kuningan duduk di DPRD Jawa Barat. Dengan asumsi satu anggota dewan dapat membawa atau mengawal anggaran sekitar Rp5 miliar, menurut dia, lima anggota DPRD Jabar asal Kuningan berpotensi mengawal sekitar Rp25 miliar untuk pembangunan di daerah setiap tahun.
“Coba kalau dewan provinsi asal Kuningan banyak terpilih, tentu anggaran akan tinggi untuk pembangunan di Kuningan. Misalkan dari satu dewan membawa anggaran Rp5 miliar, kalau yang terpilih lima orang maka bisa turun Rp25 miliar setahun untuk Kuningan,”katanya.
Ia juga menyoroti struktur fiskal Kuningan, yang masih memiliki ketergantungan besar terhadap transfer pemerintah pusat maupun provinsi. Dudy menyebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kuningan berada di kisaran Rp450 miliar, sementara total APBD mendekati Rp3 triliun.
Bagi Dudy, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya strategi politik anggaran sekaligus keterwakilan Kuningan di lembaga legislatif tingkat provinsi. Karena itu, ia mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan rekam jejak dan keterwakilan daerah ketika menentukan pilihan politik.
“Kita lihat PAD Kuningan sekitar Rp450 miliar, sedangkan APBD mencapai hampir Rp3 triliun. Maka penting kita memilih calon asal Kuningan, sebab bisa mengawal untuk kebutuhan pembangunan warga desa,”ujarnya.(dri)
The post Dudy Pamuji: Warga Harus Percaya Anggota Dewan asal Kuningan appeared first on Ciremai Today.
