CIREMAITODAY.COM, BANDUNG – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional Jawa Barat mencatat surplus Rp18,12 triliun hingga 30 September 2026. Capaian tersebut berasal dari pendapatan negara Rp105,21 triliun dan belanja negara Rp87,09 triliun.
Kinerja ini berlangsung di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Berdasarkan laporan APBN Regional Jawa Barat, pendapatan negara telah mencapai 65,58 persen dari target, sedangkan belanja negara terealisasi 76,98 persen dari pagu.
Penerimaan negara juga tumbuh 2,53 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang penerimaan perpajakan sebesar Rp99,26 triliun atau naik 2,78 persen secara tahunan.
Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak mencapai Rp77,24 triliun dengan pertumbuhan 3,65 persen. Sementara itu, sektor kepabeanan dan cukai menyumbang Rp22 triliun, meski mengalami kontraksi 0,16 persen.
Industri Pengolahan Masih Dominasi Penerimaan Pajak
Industri pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak di Jawa Barat. Sektor ini menyumbang Rp35,79 triliun atau 46,32 persen dari total penerimaan pajak.
Namun, penerimaan dari sektor tersebut turun 5,01 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Di sisi lain, sejumlah sektor mencatat pertumbuhan positif. Transportasi dan pergudangan tumbuh 21,40 persen, aktivitas profesional naik 20,50 persen, dan perdagangan meningkat 17,40 persen.
Sektor real estat juga tumbuh 16,40 persen. Sementara itu, penerimaan dari sektor karyawan dan pensiunan meningkat 14,66 persen.
Pertumbuhan transportasi dan pergudangan sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat serta aktivitas logistik regional.
Belanja Negara Tembus Rp87,09 Triliun
Hingga akhir September 2026, pemerintah merealisasikan belanja negara sebesar Rp87,09 triliun dari pagu Rp113,13 triliun. Realisasi tersebut tumbuh tipis 0,06 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Belanja kementerian dan lembaga mencapai Rp34,83 triliun atau 67,89 persen dari pagu. Komponen ini tumbuh 28,32 persen secara tahunan.
Belanja modal mencatat pertumbuhan paling tinggi, yakni 82,52 persen, dengan realisasi Rp4,07 triliun.
Sebaliknya, transfer ke daerah dan dana desa mengalami kontraksi 12,75 persen. Realisasi Dana Desa mencapai Rp1,85 triliun atau 96,91 persen dari pagu, tetapi turun 68,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Laporan tersebut menyebut penurunan pagu transfer ke daerah, keterlambatan aturan penyaluran Dana Desa, serta belum adanya pagu dan realisasi Dana Insentif Fiskal hingga akhir September sebagai sejumlah faktor yang memengaruhi perlambatan.
Penyaluran KUR Capai Rp30,26 Triliun
Pemerintah juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp30,26 triliun kepada 468.740 debitur di Jawa Barat hingga September 2026.
Penyaluran tersebut berkontribusi 11,29 persen terhadap total KUR nasional. Sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penerima penyaluran terbesar, dengan nilai Rp10,31 triliun.
Selain KUR, pemerintah menyalurkan Kredit Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp1,78 triliun kepada 307.100 debitur.
Kedua program pembiayaan tersebut ditujukan untuk mendukung akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Bansos dan Program Prioritas Terus Berjalan
Sejumlah program pemerintah juga berjalan di Jawa Barat sepanjang 2026. Penyaluran bantuan sosial melalui BPNT, PKH, dan POS-BST mencapai Rp8,34 triliun untuk 13,07 juta penerima.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjangkau 27 kabupaten dan kota. Hingga September 2026, program tersebut mencatat 14,68 juta penerima manfaat melalui 6.794 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan realisasi anggaran Rp36,75 triliun.
Di sektor perumahan, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai Rp4,85 triliun. Program ini melibatkan 1.263 pengembang dan menghasilkan 38.508 unit rumah.
Pemerintah juga menjalankan Program Sekolah Rakyat di 16 kabupaten dan kota. Program tersebut mencakup 22 sekolah dengan 102 rombongan belajar dan 2.520 siswa.
Sementara itu, dukungan ketahanan pangan mencapai Rp3,78 triliun dari pagu Rp6,57 triliun. Produksi beras Jawa Barat tercatat sebanyak 3.940.769 ton.
Ekonomi Jawa Barat Tumbuh 5,73 Persen
Dari sisi makroekonomi, perekonomian Jawa Barat pada triwulan II 2026 tumbuh 5,73 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kuartalan, ekonomi tumbuh 2,25 persen.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tercatat Rp486,11 triliun. Sementara itu, PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp833,95 triliun.
Meski ekonomi tumbuh, sejumlah indikator tetap perlu diperhatikan. Inflasi Jawa Barat pada September 2026 mencapai 3,16 persen secara tahunan.
Emas perhiasan menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,53 persen. Komoditas lainnya meliputi bensin, beras, daging ayam ras, dan minyak goreng.
Di bidang ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 tercatat 6,61 persen. Jumlah angkatan kerja mencapai 27,10 juta orang dengan tingkat partisipasi angkatan kerja 68,46 persen.
Sementara itu, persentase penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai 6,54 persen atau sekitar 3,44 juta jiwa. Gini Ratio Jawa Barat tercatat sebesar 0,413.
Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat pada 2025 mencapai 75,90, sama dengan angka nasional.
Neraca Perdagangan Surplus USD19,38 Miliar
Kinerja perdagangan luar negeri Jawa Barat juga mencatat surplus. Pada Agustus 2026, neraca perdagangan mencapai USD2,75 miliar, dengan ekspor USD3,77 miliar dan impor USD1,02 miliar.
Secara kumulatif, neraca perdagangan Jawa Barat selama Januari hingga Agustus 2026 mencatat surplus USD19,38 miliar.
Dalam perdagangan nonmigas, Jawa Barat mencatat surplus USD4,41 miliar dengan Amerika Serikat. Sebaliknya, perdagangan dengan Tiongkok dan Taiwan mengalami defisit masing-masing USD1,64 miliar dan USD0,08 miliar.
Pada sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) September 2026 naik 0,99 persen menjadi 120,54. Namun, Nilai Tukar Nelayan (NTN) turun 0,79 persen menjadi 117,62.
Pemerintah menempatkan APBN sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung program pembangunan prioritas.
Penguatan pendapatan negara, belanja yang efektif, dan pengelolaan defisit yang terkendali menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
The post APBN Jawa Barat Surplus Rp18,12 Triliun, Penyaluran Bansos Capai Rp8,34 Triliun appeared first on Ciremai Today.
