CIREMAITODAY.COM, CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon memperkuat pengendalian harga pangan untuk menjaga daya beli masyarakat. Langkah tersebut menjadi salah satu fokus yang dibahas Wali Kota Cirebon Effendi Edo dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2026 di Jakarta.
Edo hadir bersama Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman yang juga Ketua Harian Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Cirebon.
Rakornas tersebut berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026). Kegiatan itu dirangkaikan dengan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit and Expo 2026.
Forum yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri itu membahas penguatan ketahanan pangan dan digitalisasi keuangan daerah. Dua hal tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.
Edo mengatakan pengendalian inflasi tidak cukup hanya dengan menjaga harga. Pemerintah juga harus memastikan kebutuhan pokok tersedia dengan harga yang terjangkau.
“Pengendalian inflasi bukan hanya soal menjaga harga tetap stabil, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dan pasokan yang tersedia. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat,” ujar Edo.
Pantau Harga dan Pasokan Pangan
Pemkot Cirebon terus memantau harga serta ketersediaan bahan pokok di pasar. Selain itu, pemerintah memperkuat pasokan dan distribusi pangan untuk mengantisipasi kenaikan harga.
Intervensi juga dapat dilakukan ketika terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga. Kebijakan tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Edo mengatakan kondisi Cirebon sebagai wilayah perkotaan dengan aktivitas perdagangan dan jasa yang tinggi membuat stabilitas harga perlu mendapat perhatian.
“Kita ingin memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan terjangkau. Karena itu, berbagai program pengendalian inflasi akan terus kita jalankan secara terukur dan menyesuaikan kondisi di lapangan,” katanya.
Menurut Edo, stabilitas harga berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, pengendalian inflasi menjadi bagian penting dalam menjaga aktivitas ekonomi daerah.
Transaksi Digital Terus Diperluas
Selain harga pangan, digitalisasi keuangan daerah menjadi pembahasan dalam Rakornas tersebut. Pemkot Cirebon menilai transaksi digital dapat membantu memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan daerah.
Kehadiran Iing Daiman sebagai Ketua Harian TP2DD menjadi bagian dari koordinasi Pemkot Cirebon dalam memperluas transaksi digital.
Digitalisasi diharapkan memudahkan masyarakat melakukan transaksi. Di sisi lain, sistem tersebut juga dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan.
Bagi Pemkot Cirebon, hasil Rakornas akan menjadi bahan untuk memperkuat kebijakan di daerah. Terutama dalam menghadapi perubahan harga pangan dan perkembangan ekonomi.
Edo menegaskan pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan perlu berjalan beriringan. Pelaksanaannya juga membutuhkan koordinasi pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan yang kita jalankan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Harga terkendali, kebutuhan pokok tersedia, transaksi semakin mudah, dan aktivitas ekonomi masyarakat terus bergerak. Itu yang ingin kita jaga bersama,” pungkasnya.
The post Rakornas Inflasi, Pemkot Cirebon Fokus Jaga Harga Pangan dan Daya Beli appeared first on Ciremai Today.
