CIREMAITODAY.COM, INDRAMAYU — Polemik MBG Cibereng kembali bergulir setelah Yayasan Raden Bagus Wiralodra memberikan penjelasan mengenai surat permohonan penggantian Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Surat tersebut sebelumnya dikirimkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).
Pihak yayasan menyebut surat itu merupakan tindak lanjut atas desakan Pemerintah Desa Cibereng. Pemerintah desa sebelumnya mengirimkan surat teguran kepada yayasan terkait laporan aduan warga.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik di area fasilitas operasional program gizi. Yayasan kemudian meneruskan surat tersebut kepada BGN Pusat maupun Korwil Indramayu.
Kepala Divisi SPPG Yayasan Raden Bagus Wiralodra, Ir. Harris Solihin, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi. Menurutnya, yayasan hanya meneruskan desakan dari pemerintah desa.
“Pada prinsipnya kita yayasan itu hanya meneruskan desakan dari pemerintah desa. Kita bikin surat itu karena dapat surat dari desa mengenai ada temuan perbuatan yang melanggar kode etik,” ujar Ir. Harris Solihin saat memberikan keterangan, Jumat (25/9/2026).
Harris membantah anggapan bahwa yayasan menyudutkan salah satu pihak. Ia menyebut surat pemerintah desa menjadi dasar administratif bagi yayasan untuk meneruskan aspirasi tersebut.
Menurut Harris, surat itu dilengkapi kop dan stempel basah. Karena itu, yayasan menilai surat tersebut menjadi dasar untuk meneruskan laporan kepada BGN.
Ia juga menekankan posisi pemerintah desa dalam menjaga kondusivitas wilayah operasional program pangan. Pemerintah desa, kata dia, sebelumnya menyampaikan persoalan tersebut kepada pihak yayasan.
“Pemerintah desanya kan agak gerah melihat begitu. Karena pemerintah desa tahunya SPPG itu yayasan kita, makanya kita disurati. Kita sih hanya meneruskan surat saja,” kata Harris menegaskan latar belakang tindakan yayasan.
Sementara itu, terkait permintaan kelengkapan bukti fisik seperti rekaman CCTV, Harris mengatakan yayasan tidak memiliki kewenangan teknis untuk melakukan investigasi mandiri.
Yayasan menyerahkan proses validasi bukti kepada pemerintah desa yang mengeluarkan laporan awal. Menurut Harris, yayasan tidak berada pada posisi untuk mencari atau memeriksa bukti tersebut.
“Mengenai kita harus mencari bukti CCTV segala macam, kita tidak ada arah ke sana. Jadi kita hanya mengirimkan surat karena kita dapat surat dari pemerintah desa. Nah, mengenai tanggapan dari BGN yang tidak menanggapi atau belum bisa menindaklanjuti, ya itu bukan kewenangan kami lagi,” tandas Harris.
The post Polemik MBG Cibereng Indramayu, Yayasan Buka Suara soal Surat Penggantian Kepala SPPG appeared first on Ciremai Today.
