CIREMAITODAY.COM, CIREBON — Pemerintah Kota Cirebon memperluas akses masyarakat terhadap pangan dengan menghadirkan Mobil Pangan Keliling (MOL PANGLING).
Program tersebut menjadi salah satu strategi Pemkot Cirebon menjaga daya beli masyarakat di tengah perubahan harga kebutuhan pokok.
MOL PANGLING menyasar langsung kawasan permukiman. Masyarakat tidak perlu selalu datang ke pusat perdagangan untuk mendapatkan sejumlah kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.
Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengatakan pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan melalui kebijakan di tingkat pemerintah. Intervensi juga harus menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Bagi kami, pengendalian inflasi bukan sekadar mengejar angka atau memenuhi target administratif. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan mempertahankan kualitas hidupnya ketika terjadi perubahan harga,” ujar Wali Kota.
Pernyataan tersebut disampaikan Effendi Edo saat menghadiri High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD se-Ciayumajakuning Semester II 2026, Selasa (15/9/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman.
MOL PANGLING Masuk Permukiman
MOL PANGLING mulai diluncurkan Pemkot Cirebon pada Juni 2026.
Program tersebut telah beroperasi di kawasan Pasar Tumaritis, Karyamulya, dengan frekuensi minimal satu kali dalam sepekan.
Sejumlah kebutuhan pokok tersedia melalui program tersebut. Komoditasnya antara lain beras SPHP, gula, minyak goreng, dan telur.
Kehadiran MOL PANGLING menjadi bagian dari strategi 4K yang diterapkan Pemkot Cirebon. Strategi tersebut meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Intervensi seperti MOL PANGLING ini kami arahkan agar masyarakat tidak perlu selalu datang ke pusat perdagangan untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Pemerintah hadir lebih dekat, terutama ketika ada komoditas yang harganya mengalami tekanan,” ujar Wali Kota.
Inflasi Cirebon 3,01 Persen
Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Kota Cirebon, inflasi year-on-year (y-on-y) pada Agustus 2026 tercatat 3,01 persen.
Sementara itu, inflasi month-to-month (m-to-m) berada di angka 0,40 persen. Inflasi year-to-date (y-to-d) tercatat 1,80 persen.
Pemkot Cirebon mencermati kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi salah satu sumber tekanan inflasi.
Kelompok tersebut memberikan andil terhadap inflasi y-on-y sebesar 1,54 persen.
Sejumlah komoditas strategis juga menjadi perhatian. Di antaranya daging ayam ras, beras, dan bensin
Pergerakan harga komoditas tersebut dapat langsung memengaruhi pengeluaran masyarakat.
Selain MOL PANGLING, Pemkot Cirebon menjalankan Gerakan Pangan Murah (GPM) lintas wilayah dan Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI).
Penghargaan Jadi Bahan Evaluasi
Strategi pengendalian inflasi Kota Cirebon sebelumnya mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri.
Kota Cirebon meraih penghargaan sebagai Terbaik Pertama Pengendalian Inflasi Daerah Tingkat Kota se-Jawa-Bali pada pertengahan 2026.
Edo menegaskan penghargaan tersebut tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri.
“Penghargaan tentu menjadi apresiasi atas kerja bersama yang sudah dilakukan. Tetapi bagi kami, itu bukan titik akhir. Justru menjadi tolok ukur untuk melihat apa yang masih perlu diperbaiki dan bagaimana kebijakan pengendalian inflasi bisa semakin presisi,” tuturnya.
Pemkot Perkuat Kerja Sama Antarwilayah
Edo juga menilai pengendalian inflasi di Ciayumajakuning membutuhkan kerja sama lintas daerah.
Kota Cirebon memiliki posisi penting sebagai pusat aktivitas perdagangan dan distribusi di kawasan tersebut. Karena itu, perubahan pasokan di daerah lain dapat memengaruhi harga dan ketersediaan komoditas di Kota Cirebon.
Pemkot Cirebon mendorong penguatan kerja sama antardaerah (KAD). Surplus komoditas di satu wilayah dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan daerah lain yang mengalami kekurangan pasokan.
“Ciayumajakuning ini satu ekosistem ekonomi. Kalau pasokan di satu daerah terganggu, dampaknya bisa dirasakan daerah lain. Karena itu, kerja sama antar daerah bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga bersama,” jelasnya.
Memasuki Semester II 2026, Pemkot Cirebon bersama TPID meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko musiman yang dapat mengganggu distribusi logistik.
Kesiapan juga diperkuat menjelang meningkatnya permintaan masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di penghujung tahun.
BI Satukan Strategi Pengendalian Inflasi
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon Wihujeng Ayu Rengganis mengatakan HLM TPID dan TP2DD menjadi ruang untuk menyatukan kebijakan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di Ciayumajakuning.
“Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan konsolidasi kebijakan di wilayah Ciayumajakuning. Tantangan stabilitas harga, ketahanan pangan, dan transformasi digital tidak dapat diselesaikan oleh satu daerah saja, sehingga membutuhkan sinergi dan langkah yang terintegrasi,” ujar Wihujeng.
Dalam forum tersebut, kepala daerah se-Ciayumajakuning membahas perkembangan inflasi, stabilitas harga, serta ketersediaan pangan.
Para kepala daerah juga menandatangani komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan pangan dan memperluas digitalisasi daerah.
Komitmen tersebut mencakup penguatan produksi pangan strategis, sinergi antarwilayah, optimalisasi KAD, serta mitigasi risiko pasokan.
BI juga menyerahkan bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok tani di wilayah Ciayumajakuning
“Penguatan ketahanan pangan harus dimulai dari sisi produksi dan terus dikawal hingga distribusinya. Dukungan kepada kelompok tani menjadi bagian penting agar ketersediaan pasokan dapat terjaga secara berkelanjutan,” lanjut Wihujeng.
Selain inflasi dan pangan, HLM membahas percepatan digitalisasi melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Wihujeng mengatakan digitalisasi harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
“Digitalisasi bukan hanya soal penggunaan teknologi, tetapi bagaimana teknologi tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Karena itu, perluasan transaksi non-tunai harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan publik,” tuturnya.
The post MOL PANGLING Jadi Andalan Pemkot Cirebon Jaga Akses Pangan Terjangkau appeared first on Ciremai Today.
