Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai makan siang bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di kompleks Kepatihan Pemda DIY, Kamis (16/7/2026). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pendanaan program Kopdes Merah Putih senilai Rp 240 triliun telah disiapkan. Dana tersebut akan berasal dari pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sementara cicilan pokok dan bunganya akan ditanggung pemerintah selama enam tahun.
“Bukan Rp 300 miliar, Rp 240 triliun. Kok Anda mengecil-ngecilkan amat programnya? Ini program besar. Ini Rp 240 triliun selama 6 tahun akan seperti itu. Itu akan berasal dari pinjaman Himbara, tapi saya yang cicil,” kata Purbaya di Yogyakarta, Kamis (17/7).
Purbaya mengatakan pembayaran pokok dan bunga pinjaman akan dilakukan secara bertahap sesuai jumlah koperasi yang mulai beroperasi. Nilainya diperkirakan sekitar Rp 40 triliun per tahun.
Ia menegaskan, pemerintah tidak lagi menghadapi kendala dari sisi pendanaan. Fokus utama kini adalah memastikan implementasi program berjalan dengan tata kelola yang baik.
“Pokok dan bunganya selama 6 tahun ke depan, mungkin setahun sekitar Rp 40 triliun, sesuai dengan jumlah koperasi yang beroperasi. Jadi untuk pendanaan udah nggak ada isu lagi. Hanya yang paling penting adalah pelaksanaannya lebih rapi dan bersih, dan sedikit kebocoran. Itu yang dipentingkan ke depan,” tegas Purbaya.
Selain pembiayaan koperasi, pemerintah juga akan memberikan dukungan pada tahap awal operasional. Purbaya menjelaskan negara akan menanggung biaya pelatihan dan gaji pegawai koperasi selama sekitar satu hingga dua tahun pertama agar koperasi dapat beroperasi secara mandiri setelahnya.
Sejumlah pekerja melakukan pengecoran di lokasi pembangunan gerai fisik Koperasi Desa Merap Putih, Desa Tegowangi, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Selasa (13/1/2026). Foto: Prasetia Fauzani/ANTARA FOTO
Purbaya menilai prospek bisnis Kopdes Merah Putih cukup menjanjikan. Pasalnya, pemerintah telah memutuskan seluruh barang bersubsidi akan disalurkan melalui jaringan koperasi tersebut.
“Kemarin diputuskan di rapat kabinet bahwa semua barang-barang yang bersubsidi akan disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih dan tidak diperjualbelikan di luar itu. Jadi harusnya dari situ aja Koperasi Desa Merah Putih sudah pasti untung. Asal enggak di itu ya, asal enggak dikorupsi lah, harusnya sih aman,” kata Purbaya.
Menanggapi isu dugaan markup pengadaan mobil pikap untuk Kopdes yang ramai disorot publik, Purbaya mengatakan pemerintah belum mengaudit secara khusus karena program tersebut masih berjalan dan belum ditemukan persoalan.
Meski begitu, Purbaya memastikan pemerintah akan memeriksa program-program dengan anggaran besar, baik secara acak maupun rinci.
“Pada dasarnya nanti begini. Setiap anggaran yang besar kita akan cek secara random atau satu persatu secara detail jadi kita bukan untuk mengganggu tapi untuk membantu supaya pelaksanaannya lebih rapi,” tutur Purbaya.
