Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri konferensi pers bulanan mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/6/2026). Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku heran defisit fiskal Indonesia sangat disorot lembaga pemeringkat global, padahal belum di atas 3 persen, jauh lebih rendah dibandingkan beberapa negara lain.
Purbaya menilai bahwa Indonesia termasuk yang sangat menjaga disiplin fiskal, tercermin dari defisit APBN yang selalu dijaga di bawah 3 persen terhadap PDB, dan rasio utang dijaga di bawah 60 persen dari PDB.
Meskipun di tengah tekanan harga minyak yang tinggi, Purbaya meyakini defisit ini tetap terjaga di bawah 3 persen. Hal ini menyusul keberhasilan tahun 2025, dari target 2,9 persen, realisasi defisit fiskal bisa lebih rendah yakni 2,81 persen.
"Untuk 2026 juga di tengah kenaikan beban pembayaran subsidi BBM dan listrik, kita akan masih bisa menekan defisitnya di bawah 3 persen. Kita desain sekarang mendekati 2,9 atau lebih rendah lagi,” ungkapnya saat Rapat Kerja Komite IV DPD RI, Senin (22/6).
Purbaya memprediksi harga minyak mentah melandai pada paruh kedua tahun 2026, sehingga defisit fiskal bisa terus ditekan dan dapat memberikan ruang lebih besar bagi peningkatan transfer ke daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tanpa pemotongan.
Dia memastikan pemerintah mengambil tindakan yang tidak menyusahkan ekonomi, serta dapat optimal memberikan ruang di tengah berbagai keterbatasan, salah satunya sorotan dari lembaga internasional terkait transparansi dan kehati-hatian fiskal Indonesia.
Kita kan juga dilihat oleh lembaga pemeringkat dunia, bisakah Indonesia menjaga defisitnya di bawah 3 persen? Padahal yang lain sudah di atas 3 persen. Malaysia, Vietnam, India, Singapura di bawah sedikit, Amerika 5 persen. Hanya kita yang disorot, saya juga agak bingung sebetulnya kenapa,” tegas Purbaya.
Selain masalah defisit fiskal, Purbaya juga menilai Indonesia bisa jadi contoh terbaik dalam pengendalian rasio utang karena masih di bawah 60 persen terhadap PDB, bahkan ada beberapa negara yang sudah di atas 100 persen.
“Banyak negara yang sudah di atas 3 persen defisitnya dan rasio utangnya ke PDB-nya sudah besar-besar, Jerman saja 60 persen lebih, Amerika 100 persen, Jepang 275 persen. Besar-besar kan, tapi kita yang diincar, saya enggak tahu kenapa. Mungkin kita masih kurang doa,” ujar Purbaya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO
“Tapi kalau di atas kertas secara keilmuan selesai Pak, kita enggak perlu dikritik di mana-mana. Tapi di praktik-praktiknya seperti itu. Jadi ya kita lihat saja market seperti apa,” imbuhnya.
Menurut Purbaya, defisit fiskal sempat tinggi pada kuartal I 2026 karena pemerintah menggencarkan belanja dari awal tahun di saat penerimaan dari pajak belum optimal. Dia meyakini bahwa angkanya dapat terus ditekan seiring berjalannya waktu.
“Tiga bulan pertama defisitnya 0,9 persen, kalau dikali empat jadi 3,6 persen. Tapi ketika di bulan April, Mei turun ke 0,7 persen, itu kalau Mei 0,7 dikali 15 per 2 itu sekitar 2 persen, orang enggak hitung seperti itu. ngitungnya tetep 3 persen. Jadi ada ketidakkonsistenan ketika memprediksi defisit kita,” jelasnya.
Kenaikan Transfer Daerah
Di sisi lain, Purbaya juga menjamin akan ada kenaikan TKD sekitar Rp 40-90 triliun. Meskipun begitu, pemerintah tetap mempertimbangkan target defisit tidak di atas 3 persen. Sebab, pendapatan negara terutama dari pajak dapat dioptimalkan hingga dapat tumbuh 22,1 persen dibandingkan tahun lalu.
“Jadi kira-kira untuk sekarang tuh sementara di ada peningkatan sekitar Rp 40 triliun untuk daerah, tapi range-nya bisa naik sampai Rp 90 triliun tergantung nanti diskusi di APBN-nya seperti apa ya. Jadi ruang itu kita buka,” ungkapnya.
Meskipun ada potensi naik, hanya saja Purbaya menegaskan bahwa kemampuan keuangan terbatas, karena target utama adalah defisit fiskal jangan sampai lewat dari 3 persen, apalagi di tengah gejolak pasar keuangan dan minyak mentah dunia akibat konflik geopolitik.
“Karena kita diawasi oleh lembaga-lembaga dunia yang melihat apakah kita bisa menjalankan kebijakan yang prudent atau tidak. Begitu tidak prudent mereka akan hukum kita. Jadi saya hati-hati sekali di situ,” tandasnya.
