Setiap tanggal 2 Mei, kita kembali diingatkan pada semangat besar pendidikan sebagai alat pemerdekaan manusia. Namun di tengah peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026, pertanyaan yang lebih relevan bukan lagi sekadar “Sudah sejauh mana kita melangkah?” melainkan “Ke arah mana pendidikan Indonesia sedang bergerak?”
Dalam satu dekade terakhir, wajah pendidikan Indonesia berubah cukup signifikan. Digitalisasi mulai masuk ke ruang-ruang kelas. Platform pembelajaran daring berkembang pesat. Kurikulum pun bertransformasi untuk memberi ruang pada kreativitas dan kemandirian belajar. Secara kasat mata, kita sedang bergerak menuju sistem pendidikan yang lebih modern.
Namun, modernisasi tidak selalu identik dengan kemajuan yang merata.
Di balik narasi transformasi digital, masih terdapat kesenjangan yang nyata. Tidak semua peserta didik memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Tidak semua guru memiliki kapasitas yang setara dalam mengadopsi metode pembelajaran baru. Akibatnya, teknologi yang seharusnya menjadi jembatan justru berpotensi memperlebar jurang ketimpangan.
Di sinilah isu keadilan menjadi krusial. Pendidikan tidak cukup hanya maju, tetapi juga harus adil. Keadilan dalam pendidikan berarti memastikan bahwa setiap anak—tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan geografis—memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang.
Sejumlah siswa mengikuti kegiatan belajar saat bulan Ramadhan di SDN Slipi 15, Jakarta, Kamis (6/3/2025). Foto: Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO
Sayangnya, hingga hari ini, kita masih menghadapi realitas “dua dunia pendidikan” satu yang maju, adaptif, dan terhubung dengan perkembangan global dan satu lagi yang tertinggal, terbatas, dan berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
Lebih jauh, kita juga perlu mengkritisi arah pendidikan yang terlalu berorientasi pada aspek teknis dan kognitif semata. Di tengah arus deras teknologi—termasuk kecerdasan buatan pendidikan—berisiko kehilangan dimensi kemanusiaannya.
Padahal, esensi pendidikan tidak hanya mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga manusia yang utuh, beretika, berempati, dan memiliki tanggung jawab sosial.
Di tengah dunia yang semakin kompleks, kemampuan berpikir kritis saja tidak cukup. Kita membutuhkan generasi yang mampu memahami makna, memiliki kepedulian, dan berani mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan sosial dan lingkungan.
Sebagai akademisi, saya melihat bahwa masa depan pendidikan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari tiga pilar utama, teknologi, keadilan, dan kemanusiaan.
Ilustrasi etika menggunakan teknologi. Foto: A9 STUDIO/Shutterstock
Pertama, teknologi harus dimanfaatkan sebagai alat untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan sekadar tren. Integrasi teknologi perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas guru dan infrastruktur yang merata.
Kedua, keadilan harus menjadi fondasi utama kebijakan pendidikan. Pemerataan kualitas harus menjadi prioritas, bukan hanya pemerataan akses. Tanpa keadilan, pendidikan justru akan mereproduksi ketimpangan sosial.
Ketiga, kemanusiaan harus tetap menjadi ruh pendidikan. Di tengah otomatisasi dan digitalisasi, nilai-nilai seperti integritas, empati, dan tanggung jawab sosial justru semakin penting.
Dalam konteks ini, pendidikan juga perlu mulai mengintegrasikan perspektif keberlanjutan. Generasi muda harus dipersiapkan tidak hanya untuk menghadapi dunia kerja, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan kehidupan, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun tata kelola. Pendidikan harus mampu melahirkan individu yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berkontribusi.
Peran guru menjadi sangat strategis dalam menjembatani ketiga pilar tersebut. Guru bukan lagi sekadar penyampai materi, melainkan juga fasilitator, inspirator, sekaligus pembentuk karakter. Oleh karena itu, memberikan ruang bagi guru untuk berkembang dan berinovasi adalah investasi yang tidak bisa ditawar.
Ilustrasi pendidikan. Foto: kumparan
Momentum Hari Pendidikan Nasional seharusnya tidak berhenti pada seremoni tahunan. Ia harus menjadi titik refleksi sekaligus pijakan untuk memperbaiki arah. Kita tidak kekurangan kebijakan, tetapi sering kali kekurangan konsistensi dan keberpihakan.
Sebagai Ketua Program Studi Akuntansi dan juga bagian dari masyarakat, saya melihat pendidikan sebagai tanggung jawab kolektif. Negara memiliki peran utama, tetapi keluarga, sekolah, kampus, dan masyarakat juga memegang peranan penting dalam membentuk ekosistem pendidikan yang sehat.
Masa depan pendidikan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seberapa canggih teknologinya, tetapi juga oleh seberapa adil sistemnya dan seberapa kuat nilai kemanusiaannya.
Karena pada akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang menciptakan generasi yang pintar, melainkan juga tentang membentuk manusia yang bermakna.
