Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa salat Idul Adha di Masjid Kantor Pusat DJP, Rabu (27/5/2026). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut perputaran ekonomi dari pelaksanaan kurban bisa dirasakan berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari penerima manfaat hingga pelaku usaha peternakan.
Menurut Purbaya, tradisi kurban setiap tahunnya menciptakan pemerataan manfaat ekonomi karena daging kurban dapat dinikmati oleh masyarakat yang tidak selalu memiliki akses terhadap konsumsi daging dalam kesehariannya.
“Setiap tahun ada lah pemerataan untuk orang-orang yang biasanya tidak semuanya bisa makan daging setiap hari,” kata Purbaya kepada wartawan di Masjid Salahuddin, Kantor Pusat DJP, Rabu (27/5).
Dia menilai aktivitas kurban juga mendorong peningkatan transaksi di sektor peternakan, terutama pada perdagangan sapi dan domba menjelang Hari Raya Idul Adha. Kenaikan permintaan hewan kurban dinilai dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi peternak di berbagai daerah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa salat Idul Adha di Masjid Kantor Pusat DJP, Rabu (27/5/2026). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan
“Ini akan memberikan pendapatan juga ke peternak-peternak. Jadi potensi ini amat baik dan signifikan,” ungkap dia.
Purbaya menilai tradisi tersebut perlu terus dijaga karena memiliki dampak sosial sekaligus ekonomi yang besar. “Yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban,” ujar dia.
Di sisi lain, Purbaya juga menyampaikan keyakinannya terhadap pencapaian target pendapatan negara tahun 2026. Optimisme itu didorong oleh mulai membaiknya kinerja penerimaan negara, baik dari sektor perpajakan maupun kepabeanan.
Dia menilai dampak restrukturisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mulai terlihat dalam beberapa bulan terakhir.
“Jadi, kelihatannya target tahun ini (2026) akan baik. (Kinerja) Bea Cukai juga akan bagus juga, jadi kita sudah melihat hasil dari proses restrukturisasi di pajak dan di Bea Cukai,” kata Menkeu.
Menurut dia, penguatan penerimaan negara saat ini juga didukung pemanfaatan teknologi, termasuk penggunaan kecerdasan artifisial (AI), untuk meningkatkan efisiensi pengawasan serta mengoptimalkan potensi penerimaan.
Purbaya juga menyoroti implementasi sistem Coretax yang perlahan mulai menunjukkan hasil meski masih mendapat sejumlah masukan dari wajib pajak.
“Jadi, harusnya sih lebih efisien. Kalau Anda lihat Coretax yang dulunya banyak di protes. Sekarang juga masih ada protes, tapi kan udah sedikit. Tapi kinerja Coretax bisa meningkatkan pendapatan dari pajak yang kurang cukup signifikan. Karena dengan Coretax, semuanya dihitung hampir otomatis. Jadi, orang nggak bisa lari,” ujar dia.
Pemerintah dalam APBN 2026 menargetkan pendapatan negara mencapai Rp 3.153,6 triliun. Hingga April 2026, realisasi pendapatan negara telah mencapai Rp 918,4 triliun atau tumbuh 13,3 persen secara tahunan.
Kinerja tersebut menjadi sinyal awal bagi pemerintah untuk menjaga momentum penerimaan negara hingga akhir tahun, terutama di tengah upaya perbaikan administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sedang berjalan.
