Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melihat potensi penerapan pajak bagi kapal yang melintas di Selat Malaka. Kebijakan tersebut seperti yang dilakukan Iran di Selat Hormuz.
Mulanya, Purbaya menjelaskan Indonesia sejatinya memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan dan energi global. Namun, hal ini tidak dimanfaatkan untuk meraup keuntungan dari pematokan harga ketika kapal akan melewati jalur strategis itu.
“Dan seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia,” kata Purbaya di acara Simposium PT SMI, di Hotel Ayana, Jakarta, Rabu (22/4).
Purbaya menyebut jika skema di Selat Hormuz diterapkan di Selat Malaka, Indonesia bisa memperoleh tambahan pemasukan yang cukup besar. Pendapatan itu bisa dibagi untuk tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura.
Kapal Tanker di Selat Malaka. Foto: apiguide/Shutterstock
“Kapal lewat Selat Malaka gak kita charge ya, sekarang Iran meng-charge kapal lewat Selat Hormuz, kalau kita bagi tiga Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan,” ujar Purbaya.
Purbaya mengumpamakan besaran pendapatan antara tiga negara tersebut sesuai dengan panjang area yang dilalui oleh Selat Malaka. Dalam hal ini, Indonesia dan Malaysia akan mendapatkan jatah lebih besar dari Singapura.
Meski begitu, Purbaya menegaskan Indonesia bukan negara yang akan memanfaatkan selat atau jalur perdagangan untuk menambah pendapatan. “Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu,” tutur Purbaya.
