Presiden Prabowo Subianto melalukan pertemuan dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung di Istana Kepresidenan Blue House, Korea Selatan, Rabu (1/4/2026). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden
Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi PDIP, Mufti Anam, memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang memilih tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah tekanan global. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai keputusan berani yang berpihak pada stabilitas masyarakat.
Mufti menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah menjaga harga BBM tetap stabil, sekaligus mendorong adanya kepastian agar kebijakan tersebut tidak berubah dalam waktu dekat. Menurutnya, keputusan ini patut diapresiasi mengingat harga minyak mentah dunia tengah mengalami lonjakan akibat konflik di Timur Tengah.
"Kita apresiasi karena harga BBM tidak dinaikkan, termasuk juga langkah Pemerintah yang memastikan stok BBM tetap aman meski sebelumnya disampaikan Pak Bahlil, stok BBM hanya tinggal untuk 20 hari," kata Mufti Anam kepada wartawan, Kamis (2/4).
"Dan kalau ternyata stok betul aman, tentu itu adalah sesuatu yang bagus. Yang menurut saya ini berkat kinerja baik Pemerintah, terutama Pertamina," sambungnya.
Ia menilai, di saat banyak negara memilih menaikkan harga energi, Pemerintahan Prabowo justru mengambil arah berbeda. Hal ini dinilainya sebagai terobosan yang menunjukkan keberanian dalam menghadapi tekanan ekonomi global.
"Ini sebuah terobosan di saat negara lain menaikkan harga BBM, Pemerintahan Pak Prabowo mengambil sikap berbeda, sebuah langkah berani," tutur Mufti.
Meski demikian, Mufti mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak sekadar menjadi janji. Ia menegaskan pentingnya konsistensi Pemerintah agar tidak menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat.
"Langkah yang baik ini perlu dibarengi dengan konsistensi. Kita berharap agar Pemerintah jangan PHP ke rakyat soal harga BBM ini,"pesan Mufti.
Di sisi lain, Mufti juga menyoroti rencana penambahan anggaran subsidi BBM sebesar Rp 90-100 triliun sebagai langkah untuk menjaga harga tetap stabil. Kebijakan ini dinilai penting untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia yang sudah menyentuh kisaran tinggi.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Mufti Anam. Foto: ANTARA
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebut memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menahan dampak lonjakan harga minyak global, sehingga harga BBM domestik tetap terkendali.
Mufti pun mengingatkan agar Pemerintah menghitung secara cermat dampak fiskal dari kebijakan tersebut serta menyiapkan strategi jangka panjang yang matang.
"Kita bersyukur Pemerintah mengambil langkah tegas dengan menambah anggaran untuk subsidi BBM. Karena BBM ini ketika harganya naik, apalagi secara signifikan, dampaknya ke banyak hal dan ke berbagai sektor," ungkapnya.
"Kenaikan harga BBM pasti akan sensitif terhadap harga bahan-bahan pokok dan lain sebagainya, implikasinya pasti akan besar apalagi di tengah ekonomi yang sedang tidak baik," imbuh Mufti.
Lebih lanjut, ia meminta Pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika harga energi global, khususnya yang dipengaruhi ketegangan geopolitik di kawasan Selat Hormuz. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memberi dampak jangka panjang terhadap sektor energi nasional.
"Jadi perlu diantisipasi secara cermat karena masalah energi bisa berpotensi memengaruhi biaya distribusi, harga barang, dan ketahanan usaha kecil di dalam negeri," ujar legislator dari Dapil Jawa Timur II tersebut.
Mufti juga menyoroti fenomena panic buying yang mulai muncul di sejumlah daerah akibat kekhawatiran masyarakat terhadap harga dan ketersediaan BBM. Ia meminta Pemerintah memberikan jaminan yang jelas agar kepanikan tidak meluas.
"Karena itu, kebijakan apa pun yang diambil Pemerintah perlu memberi kejelasan kepada pelaku usaha dan masyarakat bahwa stabilitas ekonomi dalam negeri tetap menjadi prioritas utama di tengah dinamika global yang belum sepenuhnya stabil," ucap Mufti.
"Jangan sampai kebijakan yang diambil sekarang, lalu kemudian akhirnya memberatkan rakyat," pungkasnya.
