Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026). Foto: Widya Islamiati/kumparan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Indonesia belum berada dalam kondisi darurat energi. Meski, sejumlah negara seperti Filipina, Australia, hingga Jepang mulai mengambil langkah mengantisipasi krisis energi dampak dari perang yang terjadi di Iran.
Purbaya menjelaskan dari sisi fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia masih cukup kuat untuk menahan tekanan kenaikan harga energi.
"APBN kita kan masih tahan. Saya enggak akan ubah APBN atau subsidi yang ada sampai titik yang mungkin nanti harga minyak tinggi sekali," kata Purbaya di kepada wartawan di Kantor Kemenkeu, Rabu (25/3).
"Tapi pada saat sekarang, sampai akhir tahun dengan harga sekarang, kita masih tahan APBN ya. Tergantung keputusan pimpinan nantinya. Tapi saya tawarkan aman," tambahnya.
Purbaya menekankan indikator darurat energi tidak semata ditentukan oleh kenaikan harga. Namun, pada ketersediaan pasokan energi itu sendiri. Ia menegaskan suplai energi saat ini juga masih aman.
"Darurat energi itu bukan di APBN. Darurat energi adalah kalau misalnya suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, suplainya enggak ada. Ini kan masih ada suplainya. Jadi kalau bilang darurat, nggak. Tapi kita mesti siap-siap terus ke depan," ujar Purbaya.
Meski begitu, Purbaya menuturkan pemerintah tetap waspada terhadap potensi gangguan yang bisa terjadi secara berulang akibat dinamika global. Ia juga mengingatkan struktur ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada belanja pemerintah.
"Kan dihitung semua, dan satu lagi yang mereka lupa. Belanja pemerintah itu cuma sekitar 10 persen dari PDB kita. Yang 90 persen pasti bukan belanja pemerintah berarti swastakan kira-kira," tutur Purbaya.
