Direktur Sintesa Group sekaligus Ketua Aliansi UN GISD Shinta Kamdani menjadi pembicara saat sesi panel memajukan dekarbonisasi industri pada Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di JICC, Jakarta, Sabtu (11/10/2025). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,0 persen hingga 5,4 persen pada 2026.
Proyeksi ini sejalan dengan tren pemulihan yang sudah tampak sepanjang 2025, tetapi dunia usaha menilai risiko bencana dan ketidakpastian global harus diperhitungkan secara serius agar momentum ekonomi tidak terhambat.
Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menegaskan bahwa kalangan pelaku usaha melihat prospek ekonomi dengan optimisme yang berhati-hati.
"Angka dari pemerintah juga sudah ada yang direfleksikan dan mungkin kalau saya bisa bahasa pengusahanya itu we are optimisticbut cautious. Jadi saya selalu bilang optimis dengan penuh kehati-hatian," ujar Shinta dalam konferensi pers di kantornya, Senin (8/12).
Shinta menyebut, pemulihan ekonomi 2025 menunjukkan pola yang cukup solid. Data kuartalan mengindikasikan perbaikan konsisten, kuartal I tumbuh 4,78 persen, kuartal II naik menjadi 5,12 persen, dan kuartal III berada pada 5,04 persen.
Dengan faktor musiman seperti Natal dan Tahun Baru, percepatan belanja pemerintah, serta injeksi SAL dan SILPA sebesar Rp 276 triliun, Apindo memperkirakan kuartal IV dapat mencapai pertumbuhan 5,1 persen hingga 5,3 persen.
Shinta menilai proyeksi pemerintah yang mematok pertumbuhan 5,6 persen terlalu optimistis.
"Jadi mungkin kita tidak seoptimis pemerintah sampai 5,6 persen. Jadi kami merasa mungkin akan sekitar 5,1 sampai 5,3 persen," ujarnya.
Untuk 2026, Apindo memproyeksikan pertumbuhan hanya sedikit lebih tinggi, yakni 5,0 persen sampai 5,4 persen.
Rentang yang cukup lebar itu muncul karena ketidakpastian global, mulai dari tensi geopolitik, fragmentasi perdagangan, hingga potensi policy shock seperti tarif resiprokal Amerika Serikat.
Di sisi domestik, kuartal I 2026 diperkirakan menjadi momentum terkuat berkat konsolidasi faktor musiman Tahun Baru, Imlek, Ramadan, dan Idul fitri. Namun, kuartal II dan III dinilai rawan stagnasi karena hilangnya seasonal drivers tersebut.
Risiko Bencana
Gajah Sumatera jinak yang ditunggangi mahout bersama petugas BKSDA Aceh dan personel Polri membersihkan puing kayu yang menutupi jalan dan permukiman warga akibat bencana alam di Desa Meunasah Bie, Pidie Jaya, Aceh, Senin (8/12/2025). Foto: Irwansyah Putra/ANTARA FOTO
Salah satu faktor risiko yang kini mendapat perhatian pengusaha adalah bencana besar di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Apindo mengakui belum bisa mengukur dampak penuh terhadap pertumbuhan nasional, namun kerugian sektor usaha sudah terlihat signifikan.
"Terus terang kami belum bisa mengevaluasi sejauh mana itu akan berdampak ke 2026. Tapi kalau kami lihat sekarang ini kita masih dalam tahapan penanggulangan," kata Shinta.
Kerusakan parah pada UMKM, perdagangan lokal, dan sektor manufaktur yang bergantung pada pasokan bahan baku dari Sumatera menjadi sorotan. Menurutnya, gangguan utilitas seperti air, listrik, hingga infrastruktur transportasi memicu supply shock yang meningkatkan biaya logistik dan menekan output regional.
Namun, kontribusi ekonomi wilayah terdampak terhadap PDB nasional dinilai tidak cukup besar untuk menurunkan proyeksi pertumbuhan Indonesia secara keseluruhan.
"Kalau kita melihat dampak konsumsi dari daerah yang bersangkutan mungkin tidak terlalu besar kalau untuk keseluruhan ekonomi Indonesia. Jadi kalaupun ada dampak mungkin tidak akan sampai," ucap Shinta.
Meski begitu, pemerintah sudah harus mengalokasikan anggaran untuk penanganan bencana.
Apindo menilai 2026 akan menjadi tahun penuh kehati-hatian karena tekanan global masih tinggi. Ketidakpastian kebijakan AS di bawah pemerintahan Donald Trump, tensi Laut China Selatan, hingga regulasi EUDR diprediksi memengaruhi arus perdagangan Indonesia khususnya pada komoditas strategis dan manufaktur yang terhubung dengan rantai pasok global.
Volatilitas aset termasuk emas juga diperkirakan meningkat, yang dapat menjadi indikator risiko resesi global.
Tanpa adanya one-off booster struktural pada 2026, Indonesia harus mengandalkan konsumsi domestik, investasi, dan ekspor sebagai mesin pertumbuhan utama. Apindo menilai pembentukan Satgas P2SP menjadi sinyal positif dalam mempercepat belanja pemerintah, mengurai hambatan implementasi, dan meningkatkan kepastian regulasi.
Sektor yang diprediksi tetap dominan dalam PDB 2026 adalah:
Industri pengolahan: 18–19 persen
Pertanian: 13–15 persen
Perdagangan: 12–14 persen
Pertambangan: 8–10 persen
Sementara itu, ekonomi digital, ekonomi kreatif, dan green economy berpotensi memperkuat akselerasi pertumbuhan melalui skema KPBU, PINA, dan land value capture.
Namun, sejumlah sektor masih berada di bawah tren nasional atau bahkan kontraksi, seperti real estate, otomotif, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Produk komoditas unggulan seperti rempah, kopi, dan teh juga masih melemah.
Proyeksi Apindo soal Ekonomi Makro 2026:
Inflasi 2026: 2,5 persen ± 1 persen
Rupiah: Rp 16.500–16.900 per dolar AS
Defisit APBN: 2,7–2,9 persen dari PDB
Pertumbuhan kredit: moderat, melanjutkan perlambatan sejak 2025
Kebijakan suku bunga BI diperkirakan berada dalam fase kompleks, dengan peluang penurunan di awal tahun namun ruang pelonggaran menyempit bila tekanan eksternal menguat.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi dipastikan akan dirasakan terutama di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ia mengatakan perhitungan dampaknya akan dilakukan oleh pemerintah setelah masa tanggap bencana selesai.
"Tentu dampaknya pasti di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, nanti kita akan hitung karena sekarang masih dalam tanggap bencana dulu," kata Airlangga.
Airlangga memastikan pemerintah pasti akan mengambil langkah-langkah pencegahan bencana di masa mendatang. "Tentu mitigasi diperlukan ya," tutur Airlangga.
