High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Lampung yang digelar jelang Nataru 2026 | Foto : Eka Febriani / Lampung Geh
Lampung Geh, Bandar Lampung — Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Provinsi Lampung menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Lampung, Rabu (3/12).
Dalam pertemuan itu, kelangkaan solar menjadi sorotan utama karena dinilai berdampak langsung pada distribusi barang, aktivitas transportasi, hingga potensi memicu gejolak harga.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Lampung Barat yang mengungkap terjadinya keterbatasan solar dan LPG di wilayahnya.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Lampung Mulyadi Irsan mengatakan, kondisi itu perlu pembahasan mendalam agar tidak mengganggu kesiapan daerah menjelang Nataru.
"Perlu ada diskusi lebih lanjut agar penumpukan antrean bisa terselesaikan. Kondisi ini sudah mengganggu aktivitas transportasi di hampir semua wilayah," ujar Mulyadi.
Menurut Mulyadi, Pemprov Lampung akan segera menggelar rapat khusus bersama dinas teknis, termasuk Dinas ESDM, untuk merespons situasi yang dinilai bisa berdampak terhadap stabilitas inflasi daerah.
Pjs Sales Area Manager Pertamina Lampung Ahmad Muhajir menegaskan, pihaknya berkomitmen memastikan ketersediaan solar di seluruh SPBU.
Ia mengakui stok sebenarnya aman, namun pengawasan perlu diperketat karena adanya pola pembelian anomali.
"Fokus kami memastikan stok tidak terputus. Namun kami juga butuh dukungan untuk pengawasan di lapangan," kata Muhajir.
Ia mengungkap, temuan pembelian berulang oleh kendaraan pribadi yang tidak seharusnya menggunakan solar subsidi.
"Ada kendaraan seperti Pajero yang mengisi beberapa kali di titik berbeda. Ini mengganggu distribusi," ujarnya.
Menurut dia, pertamina sudah memiliki sistem pendeteksi anomali, namun di lapangan ada upaya manipulasi seperti pergantian barcode dan plat nomor.
"Kami cek hingga CCTV. Konsumen cukup cerdik, jadi perlu pengawasan bersama," katanya.
Terkait antrean panjang di SPBU yang menyebabkan jalan macet, Muhajir mengaku hal itu menjadi perhatian dan membutuhkan koordinasi dengan pemda kabupaten/kota.
"Jika ada titik yang perlu penambahan kuota, kami mohon masukan. Kami ingin distribusi tepat sasaran," kata dia.
Pertamina juga membuka ruang pelaporan dugaan penyimpangan untuk ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung ke SPBU maupun desa-desa prioritas. (Cha/Lua)
