Ketua Kadin Anindya Bakrie di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan
Sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambangi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membahas kebutuhan insentif, deregulasi, dan pembiayaan murah industri furnitur dan elektronik nasional. Pertemuan berlangsung di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (19/12) pukul 10.00.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, mengatakan pembahasan kali ini difokuskan secara sektoral, terutama pada industri furnitur dan elektronik yang memiliki pasar ekspor besar namun kontribusi RI masih relatif kecil. Katanya, peluang ekspor furnitur global bisa mencapai sekitar USD 300 miliar, sementara porsi Indonesia saat ini baru sekitar USD 2,5 miliar.
"Kali ini kita fokus ke furnitur dan elektronik. Nah, karena beliau dari Rapimnas Kadin ingin sektor per sektor. Nah, yang menarik dari furniture dan juga elektronik itu, pangsanya besar sekali di luar negeri," ujar Anindya kepada wartawan.
Meski kedua industri tersebut tumbuh cukup sehat, Anindya menilai surplus perdagangan justru menyempit akibat meningkatnya impor ke pasar domestik. Karena itu, dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai opsi deregulasi dan insentif, mulai dari pendanaan berbunga rendah hingga penguatan industrialisasi bahan baku dalam negeri.
"Nah, jadi di sini kita tadi mendiskusikan kira-kira deregulasi apa atau insentif apa yang bisa dilakukan. Mulai dari pendanaan, kita bicara bagaimana pendanaannya, apa bunganya bisa lebih kecil. Lalu sampai juga fokus bagaimana industrialisasi dari misalnya rotan," kata Anindya.
Dia juga menyinggung kebergantungan pasar ekspor furnitur Indonesia yang masih terpusat ke AS. Hampir 60 persen ekspor furnitur nasional ditujukan ke Negeri Paman Sam itu, sehingga diperlukan strategi diversifikasi pasar agar lebih seimbang.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie (tengah) menjawab pertanyaan wartawan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta, Jumat (19/12/2025). Foto: Muhammad Fhandra Hardiyon/kumparan
Sementara di sektor elektronik, Anindya menyebut Indonesia mulai masuk ke rantai industri semikonduktor melalui hilirisasi mineral. Namun, tantangan ada pada ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten.
"Dan kalau mengenai elektronik, tadi juga menarik. Karena pasarnya besar sekali dan ternyata Indonesia itu sudah mulai masuk ke semikonduktor karena kita bisa hilirisasi sampai kepada semikonduktor. Cuma isunya salah satunya adalah insinyurnya, tenaganya," ujarnya.
Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Abdul Sobur, mengatakan industri mebel dan kerajinan membutuhkan dukungan konkret pemerintah, terutama dalam bentuk pembiayaan murah dengan volume yang lebih besar.
"Jadi kami dari industri mebel dan kerajinan, mengharap dukungan konkret dari pemerintah, salah satu yang paling signifikan adalah penurunan bunga," kata Sobur.
Sobur menyebut skema pembiayaan ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) saat ini sudah menawarkan bunga sekitar 6 persen, namun plafon pembiayaannya masih terbatas.
"Namun volumenya dinaikin. Saat ini baru 200 miliar, mungkin kita minta Rp 16 triliun untuk bisa mendorong pertumbuhan ke USD 6 miliar dari saat ini, itu yang paling konkret," ujarnya.
Dari sisi ketenagakerjaan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menilai pengembangan industri bernilai tambah tinggi seperti semikonduktor butuh dukungan besar di bidang pengembangan keahlian dan riset.
"Jadi mungkin dari aspek juga ketenagakerjaannya, karena kita melihat banyak industri seperti elektronik itu kita lagi masuk ke semikonduktor, itu kan membutuhkan jelas skill dan R&D yang luar biasa," kata Shinta dalam kesempatan yang sama.
Menurutnya, pemerintah perlu membuat insentif dan dukungan kebijakan agar pengembangan teknologi dan riset tak sepenuhnya dibebankan kepada pelaku usaha.
