Menkeu Purbaya menghadiri Media Briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025). Foto: Najma Ramadhanya/kumparan
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan keputusan final terkait pembagian tanggung jawab proses restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh antara pemerintah dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Purbaya mengungkapkan, arahan pimpinan mengindikasikan pemerintah kemungkinan akan menangani pembiayaan infrastruktur, sedangkan pihak Danantara akan menangani rolling stock kereta.
"Sepertinya kita (pemerintah) akan cenderung bayar jalan, infrastrukturnya. Rolling stock-nya bukan kita, mereka yang nanggung," kata Purbaya dalam Media Briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (14/11).
Namun, Purbaya kembali memastikan penyelesaiannya masih belum diputuskan dan ia berencana ikut dalam pembahasan selanjutnya agar memahami prosesnya secara langsung dan memastikan keputusan yang diambil tidak merugikan.
"Kita belum sampai kesimpulan jadinya seperti apa. Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana (China), saya ikut, saya mau lihat. Jangan sampai saya rugi-rugi amat, tapi kita lihat yang terbaik buat negara ini," tutur Purbaya.
Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, mengatakan restrukturisasi Whoosh sudah dijelaskan langsung oleh Presiden Prabowo dan akan melibatkan pemerintah dan Danantara sebagai bagian dari solusi untuk keberlanjutan proyek transportasi tersebut.
"Untuk operasional tentu akan dijadikan oleh Pak Presiden karena operasionalnya kan Danantara, jadi kami bertanggung jawab secara operasional daripada Whoosh supaya bagaimana Whoosh lebih optimal lagi memberikan layanan yang lebih baik lagi, dan tentu saja mudah-mudahan ke depannya membawa penumpang lebih banyak lagi," jelas Dony di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, dikutip Jumat (14/11).
Dony menilai restrukturisasi ini positif karena proyek Whoosh terbukti membawa dampak ekonomi yang besar, sekaligus meningkatkan efisiensi transportasi publik di Indonesia.
