Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan kepada media dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2025 di Jakarta, Kamis (20/11/2025). Foto: Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO
Penurunan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Oktober 2025, menjadi salah satu berita yang paling banyak dibaca di kumparanBISNIS sepanjang Kamis (20/11).
Selain itu, pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak memberi insentif ke Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum pemain saham gorengan ditindak tegas, juga menarik perhatian publik. Berikut rangkumannya.
APBN RI Defisit Rp 479,7 Triliun
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi APBN mengalami defisit mencapai Rp 479,7 triliun per 31 Oktober 2025. Angka tersebut setara 2,02 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
"Defisit APBN per 31 Oktober 2025 APBN tercatat sebesar Rp 479,7 triliun atau 2,02 persen dari PDB. Angka defisit ini berada dalam batas aman dan terkendali," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Kamis (20/11).
Purbaya menyebut, pendapatan negara hingga akhir Oktober mencapai Rp 2.113,3 triliun atau 73,7 persen pendapatan dari target APBN 2025. Sementara, nilai belanja APBN mencapai Rp 2.593 triliun, setara 73,5 persen dari pagu anggaran 2025. Kemudian, dari sisi keseimbangan primer mencatatkan defisit sebesar Rp 45 triliun.
"Untuk menjaga APBN agar tetap efektif sebagai instrumen kebijaksanaan pertumbuhan ekonomi, Kemenkeu melakukan pemantauan lebih detail dan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi akselerasi, baik di sisi pendapatan negara dan di sisi belanja," tutur Purbaya.
Purbaya Minta BEI Tangkap Pemain Saham Gorengan
Purbaya menyebut belum akan memberikan insentif untuk Bursa Efek Indonesia (BEI). Ia menegaskan insentif tersebut kemungkinan diberikan jika ada bukti nyata penindakan ke para pelaku saham gorengan.
"Belum bisa dijalankan (insentifnya) karena saya belum melihat berapa sudah pemain-pemain gorengan ditangkap. Ada tidak?" kata Purbaya saat ditemui wartawan di The Westin, Jakarta, Kamis (20/11).
Menurutnya, keseriusan dalam membersihkan pasar modal menjadi syarat utama sebelum insentif dibahas lebih jauh. "Nanti kami diskusikan karena mereka belum beres juga. Nanti kami lihat," katanya.
