Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (27/10/2025). Foto: Youtube/ TV Parlemen
Kementerian Haji dan Umrah akhirnya segera punya pejabat definitif dari eselon 1 ke bawah. Sebagai kementerian baru, struktur organisasi termasuk para pejabat baru disusun menyesuaikan undang-undang yang baru.
"Besok kami akan lantik semua pejabat di tingkat pusat eselon II sampai IV. Eselon I kami sudah mendapat informasi dari Mensesneg sudah diteken Presiden. Kalau besok kami sudah terima, semua di tingkatan pusat, kami akan lantik Rabu besok sore," kata Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam rapat dengan Komisi VIII, Senayan, Selasa (24/11).
Suasana rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025). Foto: YouTube/ TVR Parlemen
Dahnil mengakui tidak mudah berhadapan dengan birokrasi dan sekaligus menata internal kementerian baru. Sebab, butuh akselerasi keorganisasian di dalam Kemenhaj di tengah proses penyelenggaraan haji yang terus berjalan.
"Kantor kami saja kami harus berjibaku dengan itu. Posisi kantornya Kemenhaj itu masih jadi debat luar biasa, sudah ada perintah terang dari Mensesneg bisa juga jadi masalah di tatanan operasional. Kami masih berhadapan dengan urusan itu," lanjut dia.
Sejauh ini, pejabat definitif di jajaran Kementerian Haji dan Umrah hanya menteri dan wakil menteri. Sementara, pejabat lainnya masih berstatus Plt.
Begitu juga dengan struktur organisasi hingga ke tingkat daerah.
