Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti di Diskusi Publik INDEF, Kamis (4/7/2024). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan
Pernyataan soal besaran subsidiLPG 3 kg memunculkan pendapat yang berbeda antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Hal ini berawal dari paparan Purbaya mengenai selisih harga barang subsidi yang ditanggung pemerintah saat rapat dengan Komisi XI DPR, Selasa (30/9). Purbaya menjelaskan harga keekonomian LPG 3 kg mencapai Rp 42.750 per tabung, sementara harga jual eceran tercatat sebesar Rp 12.750. Artinya, pemerintah menanggung Rp 30.000 per tabung sebagai subsidi.
Menanggapi pernyataan tersebut, Bahlil menilai terdapat kekeliruan data yang disampaikan oleh Purbaya. Namun, sehari setelahnya, Purbaya kembali menanggapi pernyataan Bahlil. Menurutnya, perbedaan itu bisa jadi karena perbedaan cara melihat data.
Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menilai perbedaan pernyataan dua menteri menunjukkan adanya asymmetric information atau ketidakseimbangan informasi antar kementerian.
Eshter menegaskan perlu ada integrasi data dan koordinasi yang baik antar kementerian. Selain itu, perlu juga adanya pertemuan lintas kementerian untuk membahas permasalahan data tersebut.
"Tidak hanya kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan tapi semua kementerian terkait," kata Esther saat dihubungi, Sabtu (4/10).
Esther mengatakan di tengah ruang fiskal yang kecil dan banyaknya program dengan anggaran besar, pemerintah sebaiknya harus selektif memilih program yang berdampak pada masyarakat luas dan jangka panjang
"Subsidi LPG 3 kg ini memang banyak yang salah sasaran, oleh karena itu harus dilakukan evaluasi lagi," ujar Eshter.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyampaikan keterngan pers saat Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta, Kamis (17/4/2025). Foto: Widya Islamiati/kumparan
Sementara itu, Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, menilai pernyataan kedua menteri tersebut bisa menimbulkan kebingungan publik mengenai siapa yang menyampaikan data dengan benar. Apalagi, data tersebut terkait dengan pajak yang digunakan untuk subsidi.
"Apakah benar subsidi LPG 3 kg sebesar Rp 30 ribu per kg, atau ada data lainnya yang belum disampaikan oleh menteri ke publik," kata Nailul.
Menurutnya, jika terjadi perhitungan yang salah, maka anggaran subsidi energi yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa keliru. Padahal, anggaran tersebut berasal dari pajak masyarakat yang semestinya terbuka informasinya.
"Maka pertanyaan berikutnya adalah apakah ada yang 'dikorupsi' dari anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini terkait dengan besaran subsidi secara total," tambahnya.
Nailul menganggap hal ini dapat menyebabkan semakin lemahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Terlebih sekarang sentimen negatif ke pemerintah begitu kencang.
"Kekacauan data ini bisa menjadi trigger lagi untuk semakin tidak percaya ke pemerintah," ujarnya.
Nailul menegaskan perlu adanya evaluasi dalam penetapan besaran harga energi dan juga subsidinya. Selain itu, juga diperlukan perbaikan data-data penerima manfaat agar subsidi lebih tepat sasaran.
