Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana untuk menarik anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) jika tidak terserap optimal mendapat penolakan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Namun, sejumlah ekonom justru menilai langkah Purbaya ini realistis.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira menilai langkah Purbaya tersebut memang lebih realistis. Ia juga menyarankan agar nantinya anggaran MBG yang ditarik juga justru bisa dialokasikan untuk mendukung keberadaan UMKM di sekitar sekolah.
"Realistis Purbaya. MBG ini dampak ekonomi nya kan kecil dibanding rencana Purbaya tambah stimulus ekonomi. MBG ini lebih ke substitusi UMKM sekitar sekolah. Selain itu MBG juga mendorong perebutan bahan pokok di pasar tradisional terutama ayam potong, menciptakan inflasi yang gerus daya beli," kata Bhima kepada kumparan, Minggu (5/10).
Bhima juga menyinggung soal anggaran MBG yang terlalu besar, namun tak berkorelasi dengan kualitas penyaluran di lapangan. Hal ini menurutnya sudah cukup menjadi alasan penarikan dana MBG.
"Kasus keracunan nya tembus 7.000 lebih, sudah cukup untuk moratorium sementara dana MBG," ujarnya.
Selain itu, Bhima menyebut Purbaya juga bisa memperkecil realisasi anggaran MBG untuk tahun 2026. Caranya adalah menyiapkan rekening khusus untuk Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang akan diisi oleh sisa anggaran MBG.
"Jadi purbaya punya standby account dari dana MBG. Mau dipakai untuk tambahan insentif industri padat karya, mau dorong kenaikan gaji guru dan belanja kesehatan juga bisa," kata Bhima.
Selaras dengan Bhima, ekonom dari CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat dengan ada beberapa kasus keracunan pada sejumlah siswa di berbagai daerah di Indonesia, maka hal itu bisa dipertimbangkan untuk menarik dana MBG.
"Dalam konteks ini, Dewan Ekonomi Nasional seharusnya juga melakukan koordinasi yang erat dengan Kementerian Keuangan, terutama dalam meninjau aspek-aspek jangka pendek yang ternyata belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan dan harapan dari program MBG," ujar Yusuf.
Selain itu, menurutnya pemerintah bukan hanya harus mendorong percepatan realisasi program, tetapi juga memastikan kesiapan di lapangan seperti standar kebersihan dan kelayakan dapur. Hal ini agar tidak menimbulkan permasalahan seperti kasus keracunan yang telah terjadi sebelumnya.
"Dengan demikian, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran yang tinggi, tetapi juga dari kualitas penyelenggaraan yang aman, terencana, dan berkelanjutan bagi para siswa," kata Yusuf.
Sebelumnya, Purbaya menuturkan akan tetap menarik anggaran MBG jika tak terserap optimal sampai Oktober 2025. Hal ini pun sudah didiskusikan dengan Presiden Prabowo.
Purbaya memang akan mempercepat belanja pemerintah yang masih lambat, terutama untuk program MBG yang dikeluhkan banyak pihak.
"Terus kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit atau untuk mengurangi utang," kata Purbaya dalam sesi diskusi bersama wartawan di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Jumat (19/9).
Terkait respons Prabowo atas rencananya tersebut, Purbaya juga menuturkan langkah tersebut sudah mendapat persetujuan dari Prabowo.
"Dia (Prabowo) (enggak) setuju juga tidak bisa diserap, tidak mengubah apa-apa kan. Dia bilang (ke) saya oke, boleh dia, bagus. Justru kita mau membantu MBG biar diserap lebih cepat Tapi kalau saya tidak ada sanksi, ya mereka santai-santai aja lah," ujarnya.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut hingga hari Jumat (3/10), serapan anggaran sudah mencapai Rp 21,64 triliun atau 34 persen secara keseluruhan.
"Hari ini sudah Rp 21,64 triliun, ya jadi sudah mencapai 34 persen untuk selalu keseluruhan," kata Dadan.
