Menkeu Purbaya menggelar diskusi bersama media di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025). Foto: Najma Ramadhanya/kumparan
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan para kepala daerah tidak perlu khawatir soal anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang dipangkas.
Katanya, pemerintah membuka peluang untuk menaikkan kembali anggaran TKD pada pertengahan tahun depan apabila kondisi ekonomi membaik dan penerimaan pajak meningkat.
"Saya pesan ke mereka (kepala daerah) ya Anda pastikan saja, penyerapan anggaran bagus, tepat waktu dan nggak ada bocor. Kalau itu yang terjadi tahun depan bisa propose ke atas bilang ke DPR untuk tambah. Tapi kalau nggak bisa, susah kita menambah ke daerah," jelas Purbaya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/10).
Purbaya pun menyatakan komunikasi dengan para gubernur terkait TKD telah berlangsung dan terdapat kesepakatan antara mereka.
"Harusnya kalau bagus selama ini kan gak mungkin ditarik ke atas ke pusat kan. Jadi kita pastikan desentralisasi bisa jalan lagi tapi dengan implementasi kebijakan lebih bagus," lanjut Purbaya.
Sebelumnya, beberapa Gubernur secara terbuka menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap rencana pemangkasan TKD tahun depan.
Pada 2025, total anggaran TKD mencapai Rp 919,9 triliun. Namun untuk 2026, angka awal yang diajukan turun drastis menjadi Rp 650 triliun, sebelum akhirnya ditambah Rp 43 triliun menjadi Rp 693 triliun dalam pembahasan bersama DPR.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menilai pemerintah pusat perlu mempertimbangkan kembali pemangkasan itu karena berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam membayar gaji ASN.
Senada dengan Mahyeldi, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda juga mengeluhkan dampak pemotongan TKD terhadap kemampuan fiskal daerahnya. Dia menyebut total dana transfer dari pusat untuk Maluku Utara pada 2025 sekitar Rp 10 triliun, namun turun menjadi hanya Rp 6,7 triliun pada 2026.
Sherly menuturkan, Purbaya berjanji akan mencari solusi terbaik agar pertumbuhan ekonomi di daerah tetap stabil. Namun, ia mengakui, belum ada kejelasan detail ke mana dana hasil pemotongan tersebut akan dialihkan.
"Secara spesifik tidak dikatakan tetapi sudah ada di penjelasan sebelumnya, sudah ada relokasi ke kementerian dan lembaga. Kemudian dari kementerian dan lembaga akan disalurkan kepada daerah kembali tetapi kan berapa dan bagaimana itu belum jelas," ucapnya di Kemenkeu setelah pertemuan dengan Purbaya, dikutip Rabu (8/10).
