Presiden Prabowo Subianto meninjau penyerahan aset negara dari tambang timah ilegal di Bangka Belitung, Senin (6/10/2025). Foto: YouTube/ Prabowo Subianto
Presiden Prabowo Subianto menyebut kerugian negara akibat tambang ilegal di Bangka Belitung mencapai Rp 300 triliun, menjadi salah satu berita populer di awal pekan ini.
Selanjutnya, berita yang paling banyak dibaca lainnya adalah mengenai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang tetap akan menarik dana Makan Bergizi Gratis (MBG) jika penyerapannya masih minim hingga akhir Oktober 2025. Untuk lebih jelasnya, berikut rangkuman berita tersebut:
Kerugian Negara Rp 300 T Akibat Tambang Ilegal di Babel
Kerugian negara itu disampaikan Presiden Prabowo saat menyaksikan penyerahan aset rampasan negara senilai triliunan rupiah kepada PT Timah Tbk di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Senin (6/10).
Penyerahan aset tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya pemerintah memulihkan kerugian negara sekaligus menertibkan praktik pertambangan ilegal di kawasan PT Timah.
Aset yang diserahkan meliputi beragam barang sitaan dengan nilai total mencapai Rp 6 hingga Rp 7 triliun, belum termasuk potensi tanah jarang (rare earth/monasit) yang nilainya diperkirakan jauh lebih besar.
"Pagi hari ini saya ke Bangka. Tadi bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum," ujar Presiden Prabowo dalam keterangan resminya, Senin (6/10).
Prabowo menjelaskan, nilai aset dari enam smelter dan barang-barang yang disita hampir mencapai tujuh triliun rupiah. Namun, menurutnya, nilai tanah jarang yang belum diurai bisa jauh lebih tinggi.
Purbaya Tak Gentar pada Luhut
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak gentar pada Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, yang meminta agar dana atau anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak ditarik.
Purbaya memastikan akan tetap menarik anggaran MBG yang ada di Badan Gizi Nasional (BGN) jika serapan anggaran tersebut minim. Dia menargetkan hal ini hingga akhir Oktober 2025.
"Kalau nanti akhir Oktober, saya bisa prediksi berapa penyerapannya, kalau kurang kita ambil uangnya. Kalau lebih, kita tambah. Kita lihat berapa efektif dia menjalankan programnya dengan baik," ujar Purbaya saat ditemui usai acara HUT ke-80 TNI di Silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10).
Purbaya mengatakan, dirinya ingin agar program MBG berjalan dengan lancar. Dia pun akan terus memantau penyerapan anggaran program tersebut.
Sebelumnya, Luhut mengimbau Purbaya untuk tidak perlu menarik kembali anggaran jika terpantau tidak terserap. "Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik. Sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap," kata Luhut dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (3/10).
Menurut Luhut, dana yang terserap dengan baik juga akan mendorong perputaran ekonomi di tingkat bawah dan membuka lapangan kerja, yang hingga kini sudah mencapai 380 ribu orang.
"Tadi, saya tidak keliru, lapangan kerja sudah berapa? 380 ribu yang terserap (berkat program MBG)," tambahnya.
Realisasi anggaran MBG mencapai Rp 10,3 triliun hingga akhir Agustus 2025 atau 14,5 persen dari total pagu anggaran tahun ini Rp 71 triliun. Sementara itu, sudah ada 20,5 juta penerima manfaat MBG, mencapai 24,72 persen dari target 82,9 juta tahun ini.
