Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan terkait program paket ekonomi usai rapat koorddinasi dengan Presiden Prabowo Subianto di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengkritisi kebijakan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang banyak menempatkan dividen di instrumen obligasi atau Surat Berharga Negara (SBN).
Pernyataan ini diutarakan Purbaya setelah rapat perdana dengan Danantara dan beberapa Dewan Pengawas (Dewas) Danantara lain, seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.
"Kalau Anda taruh dana sebanyak itu di obligasi, keahlian Anda apa? Tapi mereka bilang ini hanya sementara, karena belum sempat buat proyek. Mereka akan perbaiki," kata Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta Rabu (15/10).
Kantor baru Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025). Foto: Najma Ramadhanya/kumparan
Lebih lanjut Purbaya menuturkan dalam rapat itu ada pembahasan mengenai pembayaran utang Whoosh ke China. Dia menekankan APBN tidak perlu terbebani dengan utang ini, sebab dividen BUMN yang dikantongi Danantara masih bisa dimanfaatkan.
Selain itu, rapat itu juga membahas sejumlah agenda lain di antaranya Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2025 Danantara, restrukturisasi Garuda Indonesia, serta rencana perbaikan kinerja Krakatau Steel.
"(Ada pembahasan) RKAT Rencana Kerja Anggaran Tahunan mereka (Danantara) 2025, ada Garuda,ada ini, ada itu semuanya, ada Krakatau Steel dibahas, gimana mereka akan merestrukturisasi," tambahnya.
